TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa pada 2011 Pemerintah Indonesia akan memulai proses pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Dengan dibukanya hubungan diplomatik dengan ke-21 negara PBB dimaksud, maka Indonesia secara formal akan memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota PBB yang berjumlah 192 negara, kecuali Israel," kata Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunannya di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat 7 Januari 2011.
Sekali pun tidak menyebutkan secara rinci ke-21 negara tersebut, Menlu menegaskan bahwa upaya untuk melakukan konsolidasi dan memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri pada 2011.
Pada kesempatan itu Menlu juga menyebutkan bahwa pada 2010 Indonesia telah membuka 10 perwakilan Republik Indonesia di negara sahabat dan satu Perwakilan Tetap RI untuk ASEAN di Jakarta.
Kesebelas Kantor Perwakilan RI yang diresmikan adalah KBRI Baku (Azerbaijan), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Sarajevo (Bosnia dan Hezergovina), KBRI Quito (Ekuador), KBRI Astana (Kazakhstan), KBRI Zagreb (Kroasia), KBRI Muskat (Oman), KBRI Panama City (Panama), KBRI Maputo (Mozambik), KRI Tawau (Malaysia) dan PTRI ASEAN di Jakarta.
Dengan penambahan 11 perwakilan tersebut maka kini Indonesia memiliki 130 perwakilan di luar negeri, kata Menlu.
Kemlu, kata Marty akan memulai pelaksanaan politik luar negeri di 2011 dengan mengidentifikasi peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru. Diplomasi akan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan peluang.
"Diplomasi akan memajukan pendekatan yang prinsipil, visioner namun pragmatis guna memberikan kontribusi dalam mempertahankan kepentingan nasional serta keamanan dan kemakmuran Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Menlu, pada 2011Kemlu akan melakukan konsolidasi dan semakin memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara. Fokus utamanya akan diberikan pada upaya meningkatkan hubungan antara masyarakat dan mempertajam diplomasi ekonomi.
