Soal Joki Napi, Kanwil Hukum Jatim Mengaku "Lengah Sedikit"

Reporter

Editor

Selasa, 4 Januari 2011 14:57 WIB

Seorang petugas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Depkumham Kanwil Jawa Timur melkukan sidak di Lapas klas II B Gresik, untuk mengetahui diskriminasi yang terjadi terhadap penghuni lapas (13/1). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mashudi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas penjara agar peristiwa tukar (joki) narapidana seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro tidak terulang.

Menurutnya, dalam kasus pertukaran narapidana Kasiyem kepada Karni tersebut, aparatnya tidak salah. Alasannya, prosedur penyerahan narapidana dari kejaksaan negeri setempat ke Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro sudah sesuai prosedur. "Kami hanya lengah sedikit saja karena petugas tidak melakukan identifikasi secara maksimal," kata Mashudi di kantornya, Selasa (4/1).

Meski petugas penjara berhasil dikelabuhi, kata Mashudi, namun cepat ataupun lambat pertukaran narapidana itu pasti akan ketahuan. Sebab, kata dia, setelah narapidana tersebut masuk ke penjara selang dua hari kemudian akan ada tim khusus yang akan melakukan identifikasi terhadap penghuni baru. "Kami juga punya program satu dua hari ini akan memperkenalkan narapidana baru dengan lingkungan penjara. Jadi dari situ pasti ketahuan," kata dia.

Mashudi telah turun langsung ke Bojonegoro dan memeriksa petugas penjara satu-per satu, termasuk kepala lembaga pemasyarakatan Abdullah, Senin kemarin. Dari hasil pemeriksaan itu, kata dia, tidak ada anggotanya yang terlibat pengaturan pertukaran narapidana itu. "Kesalahan dari pihak luar, bukan dari kami," kata dia.

Pekan lalu, terpidana bernama Kasiem, 50 tahun, yang seharusnya ditahan selama tujuh bulan di LP Bojonegoro meminta tetangganya yang bernama Karni untuk menggantikan dirinya di penjara. Kasiem menjanjikan uang sebesar Rp 10 Juta bagi Karni jika mau menuruti keinginannya bertukar tempat. Karni kemudian menyanggupi dan akhirnya menjalani hukuman untuk menggantikan sang pengusaha palawija itu sebelum akhirnya ketahuan.
KUKUH S. WIBOWO

Berita terkait

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

28 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

17 Februari 2024

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

26 Desember 2023

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

19 Desember 2023

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

15 November 2023

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Baca Selengkapnya

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

21 Agustus 2023

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

18 Agustus 2023

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

14 Juli 2023

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.

Baca Selengkapnya

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

21 Juni 2023

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?

Baca Selengkapnya