TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nezar Patria, mengatakan, pihaknya mendapati masih banyak jurnalis yang belum menerima upah dan fasilitas kesejahteraan yang layak. Sebagian jurnalis bahkan menerima gaji di bawah standar upah daerahnya.
"Berdasarkan survei AJI Indonesia terhadap 192 jurnalis dari 48 media di tujuh kota; Jakarta, Banda Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Solo, dan Palu, pada Maret lalu, ternyata masih ditemukan ada jurnalis yang digaji di bawah standar Upah Minimum Kota atau Kabupaten," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/12).
Sementara survei yang dilakukan AJI Kupang pada November 2010 lalu, menemukan masih ada media di Nusa Tenggara Timur yang menggaji jurnalisnya di bawah angka Upah Minimum Provinsi (UMP), Rp 850 ribu.
Harian Kota Kursor, Nezar mencontohkan, masih menggaji jurnalisnya Rp 650 ribu per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk uang transportasi. Sedangkan Tabloid Aktualita di Kupang, juga hanya membayar jurnalisnya Rp 750 ribu per bulan. Asuransi kesehatan maupun asuransi keselamatan kerja, bahkan tak bisa dinikmati jurnalis Aktualita.
Pemberian upah yang rendah, apalagi di bawah standar upah kota, dikhawatirkan AJI berdampak negatif terhadap kinerja jurnalis. "Upah yang rendah dikhawatirkan bisa membuat jurnalis menjadi pragmatis, rentan terhadap suap, dan tidak independen terhadap kekuatan di luar profesinya," kata Nezar.
Selain melakukan survei gaji jurnalis di sejumlah kota, AJI pada tahun ini juga mencatat maraknya jurnalis non-organik atau koresponden, sebagai ekses dari perkembangan industri media.
Nezar menilai koresponden rentan mendapat perlakuan diskriminatif dalam bisnis media. Sebab koresponden sering bekerja dengan kontrak kerja yang tak jelas dan tanpa jaminan asuransi atau kesehatan.
Yang lebih memprihatinkan, kini makin marak ditemui fenomena 'stringer', atau koresponden-nya koresponden. Stringer, disebut Nezar, terancam mendapat perlakuan lebih buruk dari koresponden, karena tidak terdaftar sebagai pekerja resmi perusahaan.
Parahnya, produk jurnalistik stringer umumnya diklaim sebagai hasil karya sang koresponden. "Praktik kerja semacam ini selain bertentangan dengan kode etik jurnalistik, juga lebih parah dari sistem outsourcing yang banyak ditolak oleh kalangan pekerja," ujar Nezar.
Isma Savitri
