TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Yayasan Raudhatul Jannah Dadang Sukandar bersikukuh telah menyalurkan sembako, meskipun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti penyalurannya kepada penyidik. "Kalau yang dimaksud itu data ke masyarakat memang saya tidak ada. Mestinya itu (ditanya) ke koordinator. Kan bantuan ditampung ke koordinator, lalu disampaikan kepada masyarakat. Itu tanggung jawab Pak Winfried," kilah Dadang yang ditemui wartawan usai pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (12/2). Pemeriksaan Dadang merupakan kelanjutan dari pemeriksan sehari sebelumnya. Sabar Ompu Sunggu, penasehat hukum Dadang, mengatakan penyidik kelihatannya ingin memperdalam lagi tentang dana yang diterima oleh Yayasan Raudhatul Jannah untuk penyaluran sembako tersebut. Penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan dan semua dijawab oleh kliennya. Dadang sendiri menegaskan, pernyataan penyidik tentang tidak adanya penyaluran itu hanya berdasarkan pengamatan sepihak. Dia mengaku memiliki bukti-bukti adanya penyaluran itu. "Kita masih punya bukti (bantuan itu) sampai," ujar Dadang. Sebagai ketua yayasan, dia tidak perlu tahu secara mendetail. Tugas untuk mencatat bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat telah diserahkan kepada pimpinan proyek dan kontraktor. "Mekanismenya, saya sebagai ketua yayasan tidak sepenuhnya sampai ke situ. Karena saya punya pimpro (pimpinan proyek). Saya hanya sebagai ketua yayasan. Tapi pelaksananya itu pimpro dengan kontraktor," tandas dia. Sabar Ompu Sunggu yang mendampingi Dadang menambahkan, selaku ketua yayasan, Dadang hanya memantau. Bahkan, Dadang turut melakukan pantauan di daerah-daerah dan melihat sendiri adanya gudang penimbunan (berupa tenda) serta pengepakan-pengepakan sembako. "Jadi saya rasa hanya itu saja tanggung jawabnya. Untuk bukti-bukti (penyaluran) ke masyarakat, dipegang kontraktor," kata dia. Sabar menambahkan, dalam program bantuan pangan tahun 1999 tersebut, Yayasan Raudhatul Jannah telah menyalurkan dana Rp 42,2 miliar untuk pengadaan dan penyaluran sembako. Sebesar Rp 40 miliar diperoleh dari Menteri Sekretaris Negara dan sisanya dari simpatisan. "Jadi ada kelebihan Rp 2,2 miliar. Itu dana dari simpatisan dan itulah yang digunakan juga untuk disalurkan ke masyarakat," kata Sabar. Tapi Sabar tidak bisa mengungkapkan siapa saja simpatisan yang dimaksud. "Simpatisan sendiri tidak menyebutkan nama, no name, gitu ya. Jumlahnya sekitar delapan orang. Itu tercatat," ia berkilah. (Suseno - Tempo News Room)