Pencairan Dana Pendidikan di Sumenep Diwarnai Pungli
Rabu, 22 Desember 2010 12:00 WIB
TEMPO Interaktif, SUMENEP - Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu pagi (22/12), melakukan inspeksi mendadak ke SD Negeri Nyapar 1, Kecamatan Dasuk.
Wakil Ketua Komisi Pendidikan Syamsul Rizal mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan karena sekolah tersebut diduga menjadi korban pungutan liar oknum pegawai Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) setempat berkaitan dengan rencana pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2010.
Menurut Syamsul, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Pendidikan DPRD, pungli juga dialami sejumlah sekolah lainnya. Agar bisa mendapatkan DAK, setiap sekolah diminta menyetorkan uang Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. ”Sidak kami lakukan untuk mendapatkan kebenaran laporan praktek pungli,” kata Syamsul, Rabu siang (22/12).
Praktek pungli dalam penyaluran DAK, kata Syamsul, terjadi karena lemahnya pengawasan. Proses pencairan yang memakan waktu yang lama menjadi celah yang dipakai oknum pegawai Diknas untuk mendatangi sekolah penerima DAK. ”Modusnya, mereka meminta pihak sekolah bersedia dipotong jatah DAKnya kalau mau cepat dicairkan,” papar Syamsul pula.
Namun Syamsul mengakui, praktek pungli DAK sulit dibuktikan karena telah terjadi kesepakatan antara pihak sekolah dengan oknum petugas Diknas. "Pihak sekilah yang kami sidak bersikeras mengatakan tidak mengeluarkan uang sepersepun agar DAK cair," ujar Syamsul.
Kepala SD Negeri Nyapar 1 Achmad Suji juga menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan uang pelicin agar bantuan DAK ke sekolahnya segera dicairkan. "Karena sekolah kami sudah masuk daftar penerima, tidak perlu melakukan hal itu, karena pasti cair," ucapnya.
Namun, seorang guru di Kecamatan Ganding –sebut saja namanya Adi-- mengatakan praktek pungli sudah biasa dalam pencairan DAK. "Sebagai uang terima kasih," tuturnya.
Adi mengungkapkan, sekolah yang tidak terdaftar sebagai penerima DAK pun bisa mendapatkan DAK dengan syarat bersedia dikenakan pemotongan, bahkan hinga 20 persen. ”Sekolah tempat saya mengajar pernah mengalaminya. Kalau tidak begitu, sulit bisa mendapatkan bantuan DAK,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, Pelaksana Tugas Kepala Diknas Sumenep Imam Tanwil belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif ketika dihubungi Tempo.
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, tahun 2010 Kabupaten Sumenep mendapat DAK Rp 30,7 miliar. Sebanyak 60 persen diberikan kepada SD dan SD Laboratorium, dan 40 persen untuk tingkat SMP negeri maupun swasta.
Setiap SD mendapatkan jatah Rp 260 juta. Sebanyak Rp 160 juta untuk pengadaan buku perpustakaan, serta Rp 80 juta untuk meubelair. Adapun setap SMP mendapat Rp 180 juta untuk membiayai renovasi gedung sekolah. MUSTHOFA BISRI.
Wakil Ketua Komisi Pendidikan Syamsul Rizal mengatakan, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan karena sekolah tersebut diduga menjadi korban pungutan liar oknum pegawai Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) setempat berkaitan dengan rencana pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2010.
Menurut Syamsul, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Pendidikan DPRD, pungli juga dialami sejumlah sekolah lainnya. Agar bisa mendapatkan DAK, setiap sekolah diminta menyetorkan uang Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. ”Sidak kami lakukan untuk mendapatkan kebenaran laporan praktek pungli,” kata Syamsul, Rabu siang (22/12).
Praktek pungli dalam penyaluran DAK, kata Syamsul, terjadi karena lemahnya pengawasan. Proses pencairan yang memakan waktu yang lama menjadi celah yang dipakai oknum pegawai Diknas untuk mendatangi sekolah penerima DAK. ”Modusnya, mereka meminta pihak sekolah bersedia dipotong jatah DAKnya kalau mau cepat dicairkan,” papar Syamsul pula.
Namun Syamsul mengakui, praktek pungli DAK sulit dibuktikan karena telah terjadi kesepakatan antara pihak sekolah dengan oknum petugas Diknas. "Pihak sekilah yang kami sidak bersikeras mengatakan tidak mengeluarkan uang sepersepun agar DAK cair," ujar Syamsul.
Kepala SD Negeri Nyapar 1 Achmad Suji juga menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan uang pelicin agar bantuan DAK ke sekolahnya segera dicairkan. "Karena sekolah kami sudah masuk daftar penerima, tidak perlu melakukan hal itu, karena pasti cair," ucapnya.
Namun, seorang guru di Kecamatan Ganding –sebut saja namanya Adi-- mengatakan praktek pungli sudah biasa dalam pencairan DAK. "Sebagai uang terima kasih," tuturnya.
Adi mengungkapkan, sekolah yang tidak terdaftar sebagai penerima DAK pun bisa mendapatkan DAK dengan syarat bersedia dikenakan pemotongan, bahkan hinga 20 persen. ”Sekolah tempat saya mengajar pernah mengalaminya. Kalau tidak begitu, sulit bisa mendapatkan bantuan DAK,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, Pelaksana Tugas Kepala Diknas Sumenep Imam Tanwil belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tidak aktif ketika dihubungi Tempo.
Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, tahun 2010 Kabupaten Sumenep mendapat DAK Rp 30,7 miliar. Sebanyak 60 persen diberikan kepada SD dan SD Laboratorium, dan 40 persen untuk tingkat SMP negeri maupun swasta.
Setiap SD mendapatkan jatah Rp 260 juta. Sebanyak Rp 160 juta untuk pengadaan buku perpustakaan, serta Rp 80 juta untuk meubelair. Adapun setap SMP mendapat Rp 180 juta untuk membiayai renovasi gedung sekolah. MUSTHOFA BISRI.
