TEMPO Interaktif, Jakarta - Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik memerlukan dana operasional sebesar Rp1,5 triliun per tahun untuk beroperasi secara optimal dan lebih profesional. Permintaan itu disampaikan Direktur Utama TVRI Imas Sunarya usai peresmian pemancar digital TVRI di Jakarta, Surabaya dan Batam di Auditorium TVRI Senayan, Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.
Menurut Imas, selama ini TVRI menghabiskan Rp 576 miliar pada 2010. Angka itu membaik ketimbang pada 2006 hanya Rp 250 miliar. "Namun untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat kami minta anggaran 1,5 triliun per tahun," kata Imas.
Peresmian pemancar itu sendiri dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu negara Ani Yudhoyono, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Ketua DPD Irman Gusman dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Imas mengaku meminta dukungan pemerintah pusat terutama Presiden RI untuk memperjuangkan peningkatan anggaran bagi TVRI. Sampai saat ini pihaknya juga berhasil mendapatkan pemasukan non-APBN yang pada 2009 jumlahnya mencapai Rp209 miliar.
Menurut Immas, daya pancar TVRI naik dari 42,70 persen pada 2006 menjadi 54 persen pada 2010, coverage area dari 26,12 persen menjadi 36 persen, serta coverage population (reaches) dari 32,09 persen menjadi 62 persen.
TVRI memiliki 376 satuan transmisi yang mana sampai 2010 sebanyak 70 stasiun transmisi telah diup-grade dan dibangun baru dengan 30 lokasi dari proyek ITTS dan 40 lokasi dari anggaran DIPA TVRI.
Stasiun transmisi tersebut terutama dibangun di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan serta kota-kota besar. Jangkauan TVRI melalui satelit dapat diterima di negara Asia Plus, Australia Bagian Utara, PNG, Macau, Hong Kong, dan Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pidato peresmian pemancar digital LPP TVRI mengatakan jika biaya operasional TVRI masih jauh di bawah harapan maka tentu semua pihak harus peduli."Namun Presiden tidak mencetak uang, tidak pegang uang tapi Presiden tentu peduli," kata Presiden.
Ia mengajak DPR dan Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana yang lebih baik dan lebih tepat untuk TVRI tetapi masih sesuai dengan kemampuan negara.
"Kalau untuk anggaran 2011 sudah diketuk palu, saya harapkan pada 2012, 2013, akan lebih baik," demikian Presiden.
EKO ARI WIBOWO
