Gayus Lumbuun : Negara Dalam Bencana Sosial

Reporter

Editor

Selasa, 21 Desember 2010 15:32 WIB

Ormas Islam Bekasi bentrok dengan jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah. Peristiwa itu dipicu oleh desakan Ormas Islam yang meminta jemaat membubarkan acara kebaktian mingguan, karena tidak memiliki izin. TEMPO/Hamluddin

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun menilai negara saat ini sedang dalam keadaan bencana sosial. Penilaian ini didasari kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan beribadah umat beragama yang kerap terjadi di banyak daerah, sehingga negara dianggap masih belum aman.

Di Indonesia, kata Gayus, juga banyak peristiwa konflik yg diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar komunitas masyarakat. "Situasi semacam ini menunjukkan gejala bencana sosial dimana negara tidak bisa melindungi kemerdekaan beribadah," ujar Gayus kepada wartawan di kantor Fraksi PDI Perjuangan DPR, Selasa 21 Desember 2010.

Pernyataan ini dilontarkan Gayus, usai menerima utusan pengurus Gereja HKBP Bethania Rancaekek, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, perwakilan HKBP Bethania Rancaekek mendatangi Fraksi PDI Perjuangan DPR untuk mengadukan nasib rumah peribadatan mereka yang ditutup paksa oleh sekelompok orang dan pemerintah setempat.

Advertising
Advertising

Menurut Gayus, kebebasan beragama telah diatur dalam konstitusi negara. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dinayatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

SANDY INDRA PRATAMA

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

4 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

7 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

11 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya