Kompas Berhentikan Wartawannya

Reporter

Editor

Rabu, 1 Desember 2010 18:08 WIB

PT Krakatau Steel. TEMPO/Dinul Mubarok
TEMPO Interaktif, Jakarta - Harian Kompas memberhentikan wartawannya yang tersandung kasus saham PT Krakatau Steel. "Pemberhentian terhitung mulai hari ini," kata Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredja saat dihubungi Rabu (1/12).

Menurut Budiman, keputusan Kompas ini terkait keputusan Dewan Pers yang menyatakan wartawan Kompas yang bertugas di Bursa, bersama tiga wartawan lainnya, terbukti melanggar kode etik jurnalistik. "Kami menghormati keputusan Dewan Pers," ujar Budiman.

Budiman juga memastikan, selaam sepekan terakhir, RN, wartawan peliput Bursa dari Kompas dibebastugaskan dari pekerjaannya. Kompas, katanya lagi, sedang memperbaiki mekanisme pengawasan wartawannya di pasar bursa. Soal bagaimana mekanismenya, Budiman enggan menjabarkan caranya. "Itu urusan internal kami," katanya.

Terkait kasus itu, menurut Budiman, Kompas juga memberikan sejumlah catatan kepada Dewan Pers. Terutama bagaimana Dewan Pers bisa memperbaiki mekanisme pengaduan. Salah satu contohnya adalah, pertemuan mediasi antara pengadu dengan sejumlah pemimpin media yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Waktu disepakati, pertemuan tertutup. Namun ternyata "Informasi itu bocor ke wartawan," katanya. "Ini bukan excuse, tapi menjelaskan apa yang terjadi."

Budiman juga meminta Dewan Pers untuk melihat masalah ini secara lebih luas. "Harus dilihat siapa yang pertama meminta saham," kata Budiman. Versi Forum Wartawan Pasar Modal, wartawan ditawari oleh konsultan hubungan masyarakat Krakatau Steel. Tapi Humas Krakatau menuding wartawan yang meminta jatah saham. "Kalau humas yang tawarkan, berarti mereka juga melanggar kode etik PR," kata Budiman.

REZA M


Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

54 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

54 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya