Erry Ryana Ketuai Tim Independen Pengawas Reformasi Birokrasi
Rabu, 3 November 2010 17:15 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono selaku ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional telah membentuk Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) untuk ikut mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah berjalan. Ia menunjuk mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana sebagai ketua Tim Independen dan Ketua BPKP Mardiasmo sebagai ketua Tim Penjaminan Kualitas. "Tim independen akan memberikan pandangan atau evaluasi kepada Komite pengarah," kata dia dalam konferensi pers dikantornya, Jakarta, Rabu (3/11).
Tim independen terdiri dari berbagai tokoh pemerintah dan non pemerintah, akademisi dan ada pula tokoh dari dunia usaha. Selain Erry, anggota lainnya adalah Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Ahmad Damiri, guru besar Universitas Indonesia Eko Prasojo, guru besar UGM Sofyan Effendi.
Untuk anggota Tim Penjaminan Kualitas diantaranya ada mantan walikota Tarakan Yusuf Serang Kamis, wakil Dirut BNI Felia Salim, Kepala Badan Informasi Publik Kemkominfo, Freddy Tulung, Deputi BUMN Sumaryanto.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sekaligus Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional EE. Mangindaan menambahkan, konsep pengawasan reformasi birokrasi ini tidak hanya di internal saja, tapi juga dari luar. Dengan reformasi ini diharapkan ada perubahan pola pikir para pegawainya. "Pelayanan publik mana yang bagus, masyarakat bisa melihatnya,"ujarnya.
Menanggapi survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan kualitas pelayanan publik menurun, Mangindaan mengakui bahwa reformasi birokrasi masih kurang dalam pengawasan dan evaluasinya. "Makanya temuan seperti itu akan dilihat oleh tim independen dan quality assurance. Kalau tidak bisa diperbaiki akan kita berikan sanksi,"kata dia.
Pembentukan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) ini merupakan salah satu dari tugas Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang diterbitkan Juni lalu.
MUNAWWAROH
