TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar lima dari empat belas anggota Komisi VIII Bidang Agama DPR berencana membawa serta suami dalam tugas pengawasan haji. Alasan anggota DPR untuk membawa suami bisa ikut serta, karena syariat dan ketentuan kerajaan Arab Saudi mewajibkan jamaah perempuan harus didampingi oleh muhrimnya.
Bahkan Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainuddin tidak mempermasalahkan keikutsertaan para suami itu. Menurut dia, anggota DPR dimungkinkan membawa pendamping asal menggunakan biaya pribadi.
Namun Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, sangsi para suami atayu pendamping itu pergi atas biaya sendiri. “Minimal mereka mendapat fasilitas hotel yang sama dengan istrinya. Masak dipisah,” kata Emerson, Selasa (2/11).
Emerson juga menduga ada gratifikasi yang diberikan Kementerian Agama ke anggota DPR. Dugaan Emerson itu berdasar dari keikutsertaan anggota DPR menjalani ibadah haji. “Ada indikasi Kementerian menekan sikap kritis DPR dengan memberi fasilitas,” kata dia.
Kalau pengawasan mau efektif, lanjut dia, anggota DPR jangan melakukan ibadah haji saat tugas pengawasan. “Pengawasan, ya pengawasan saja. Tidak perlu dibarengi ibadah haji.”
Pilihan anggota DPR yang juga melakukan ibadah haji saat tugas pengawasan, menurutnya, menunjukkan sikap DPR yang tidak pernah tegas terhadap Kementerian Agama. “Secara tidak langsung mereka menutupi kebobrokan pelayanan haji oleh Kementerian,” ujarnya.
CORNILA DESYANA
