Ahmad Yani: Undang Undang Terorisme Tak Perlu Direvisi
Reporter
Editor
Selasa, 12 Oktober 2010 22:38 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memadai, sehingga tidak perlu direvisi. "Dari sudut regulasi, peraturan yang ada masih memadai, tidak perlu diubah. Tapi implementasinya yang diperhatikan," katanya usai acara Diskusi Kelompok Terfokus soal Terorisme di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (12/10).
Soal implementasi perundangan, khususnya tentang pembinaan narapidana teroris, Yani menilai selama ini belum sesuai yang diharapkan karena terbentur kualitas sumber daya manusia dan anggaran. Untuk mengatasinya, proses pembinaan napi teroris dilakukan dengan cara mendatangkan orang yang punya pemahaman agama yang jauh lebih tinggi dari teroris. "Pemahaman agama teroris harus bisa kembali ke agama mainstream. Karena selama ini pemahamannya tidak sesuai," kata Yani.
Dia menambahkan, pemberian remisi kepada narapidana teroris juga harus diberikan secara selektif, berdasarkan masukan dari psikolog dan mentor, yakni orang yang betul-betul membimbing napi selama di penjara.
