Dewan Pers Heran Sikap Kejaksaan dalam Kasus Erwin Arnada  

Reporter

Editor

Minggu, 10 Oktober 2010 13:24 WIB

Erwin Arnada. TEMPO/Subekti
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai Kejaksaan dalam menjemput mantan pemred majalah Playboy Erwin Arnada sebagai sikap tak masuk akal.

"Kita sudah sepakat antara pihak kepolisian, kejaksaan dan tim advokat untuk menyerahkan Erwin bukan ditangkap seperti kata mereka, dan kejaksaan juga sudah diberitahu. Sudah saling koordinasi,"katanya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (10/10).

Ia menegaskan bahwa bertolaknya Erwin ke Bali atas pengetahuan Dewan Pers pula. "Kepergian dia ke Bali dan rencana dia pulang untuk penuhi panggilan kejaksaan atas kemauannya. Semua atas pengetahuan Dewan Pers juga,"jelasnya.

Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan hal sebaliknya. Kepala Kejari, M.Yusuf mengatakan Kejari telah memiliki surat penangkapan paksa untuk terpidana Erwin Arnada. Berdasarkan surat itulah, Erwin dijemput paksa oleh kejaksaan di bandara SOekarno- Hatta, Tangerang, kemarin.

Erwin divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung atas penerbitan majalah Playboy Indonesia. Majelis kasasi menilai ia bersalah karena menyiarkan tulisan, gambar dan benda yang melanggar unsur kesopanan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Ia pertama kali dipanggil oleh Kejaksaan pada 30 September lalu. Tapi dia tak memenuhi panggilan. Demikian pula pada pemanggilan kedua dan ketiga. Kejaksaan akhirnya kemarin menangkap Erwin sepulangnya dari Bali dan segera menjebloskannya ke penjara Cipinang.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Revisi UU Penyiaran, DPR Klaim Pastikan Kewenangan KPI Tak Akan Tumpang Tindih dengan Dewan Pers

1 hari lalu

Revisi UU Penyiaran, DPR Klaim Pastikan Kewenangan KPI Tak Akan Tumpang Tindih dengan Dewan Pers

Salah satu pasal dalam revisi UU Penyiaran yang disorot soal meluasnya kewenangan KPI.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Muat Pasal Pelarangan Siaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Alasan DPR Muat Pasal Pelarangan Siaran Eksklusif Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Soal pelarangan konten eksklusif jurnalisme investigasi ini masuk dalam draf RUU Penyiaran.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Konten Jurnalisme Investigasi, Dewan Pers: Tidak Ada Dasarnya

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Konten Jurnalisme Investigasi, Dewan Pers: Tidak Ada Dasarnya

Dewan Pers kritik pasal dalam draft RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

10 hari lalu

Dewan Pers Minta Wartawan yang Jadi Kontestan atau Tim Sukses di Pilkada 2024 Mundur

Insan media yang terlibat dalam kontestasi atau menjadi tim sukses pada Pilkada 2024 diminta mengundurkan diri sebagai wartawan

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

15 hari lalu

Dewan Pers Minta Kampus Taati Perjanjian Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Sengketa jurnalistik pers mahasiswa kini ditangani oleh Dewan Pers. Kampus diminta taati kerja sama penguatan dan perlindungan pers mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

15 hari lalu

Perkuat Kredibilitas Media Digital, AMSI dan RSF Luncurkan Journalism Trust Initiative

AMSI dan RSF meluncurkan program sertifikasi media bertajuk Journalism Trust Initiative di Indonesia untuk memperkuat kredibilitas media digital.

Baca Selengkapnya

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

30 hari lalu

Bahaya Sampah Plastik Hasil Mudik

Isu penanganan sampah kembali mencuat di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagian di antaranya berupa sampah plastik.

Baca Selengkapnya

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

32 hari lalu

Kronologi Penganiayaan Jurnalis Sukandi Ali oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

Baru-baru ini terjadi penganiayaan jurnalis Sukandi Ali oleh 3 prajurit TNI AL di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Begini kejadiannya.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

37 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

39 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya