TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengutarakan Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidaklah membantu menghapuskan jumlah kasus perdagangan anak di Indonesia. Bahkan, cenderung terjadi peningkatan di tiap tahunnya. "Itu yang jadi pertanyaan kita juga. Undang-undang sudah ada, RAN (Rencana Aksi Nasional), tapi angkanya terus saja tambah," kata Arist.
Menurut dia, yang menjadi masalah adalah programnya yang tidak tepat. "Produk hukum yang diperlukan implementasinya tidak ada, di sana tidak dijelaskan mau taruh dimana anak yang sudah diselamatkan untuk ditampung, siapa yang menjaga mereka?tidak ada," ungkap Arist.
Dia menilai Pemerintah belum dapat memaksimalkan kerjasama lintas sektoral. "Untuk menangani ini kan kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, polisi dan juga NGO lokal dan internasional. Tapi seperti ada ego antar sektor. DPR juga sering kami informasikan tapi diam saja," katanya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamandemen produk undang-undang tersebut untuk dapat mencegah dan meminimalisir angka perdagangan anak di Indonesia. "Bahkan sampai sekarang belum ada satu pun pelaku perdagangan anak yang tertangkap karena untuk dapat menemukan mereka sangat susah untuk ditelusuri," papar Aris.
Dalam kesempatan yang sama, staf Ahli Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bidang Komunikasi Pembangunan menyebutkan pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memberantas perdagangan orang. "Peraturan sudah kita buat, tapi memang ini membutuhkan koordinasi dengan pihak lain karena kasus yang terungkap itu seperti gunung es dan kita susah untuk mendalaminya. Kita semua perlu berjuang bersama," kata Subagyo.
RIRIN AGUSTIA
