TEMPO Interaktif, Banda Aceh: Direktur Henry Dunant Centre di Jenewa yang menjadi fasilitator perundingan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Martin Griffith tiba di Banda Aceh Sabtu (8/2). Kedatangannya dimaksudkan untuk melihat persiapan kedua belah pihak memasuki tahapan proses demiliterisasi dan penempatan senjata GAM yang akan dimulai pada 9 Februari. Martin menyatakan berdasarkan pembicaraan dengan kedua pihak, pihaknya menilai pemerintah Indonesia dan GAM memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan proses demiliterisasi TNI, refungsionalisasi Brimob dan penempatan senjata GAM. "Kami sangat menghargai komitmen kedua belah pihak untuk memasuki tahapan selanjutnya dari proses ini," kata Martin kepada wartawan setibanya di bandar udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Sabtu (8/2). Menurut Martin, tanggal 9 Februari bukanlah segala-galanya, melainkan hanya awal dari sebuah proses yang direncanakan akan berlangsung selama kurun waktu lima bulan. Perjanjian itu tidak hanya menyangkut masalah keamanan melainkan juga terkait dengan bantuan kemanusiaan untuk Aceh dari komunitas internasional. Martin melihat meskipun masih terjadi beberapa pelanggaran terhadap perjanjian damai, namun kondisi keamanan di Aceh pasca penandatangan perjanjian damai lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. "Memang masih ada beberapa pelanggaran termasuk pemerasan terhadap warga masyarakat sipil," ujar Martin yang direncanakan akan berada di Aceh selama dua hari. Siang ini Martin dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan Komite Keamanan Bersama dari kedua pihak untuk mengetahui sejauhmana persiapan kedua pihak memasuki proses demiliterisasi. Keesokan harinya, Minggu (9/12), dia akan menuju Kota Lhokseumawe untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. (yuswardi a. suud - tempo news room)