YLBHI Jagokan Melli Darsa Sebagai Calon Ketua KPK

Reporter

Editor

Jumat, 27 Agustus 2010 15:42 WIB

Pendiri firma hukum Melli Darsa & Co Melli Darsa saat melakukan tes wawancara calon pimpinan KPK di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (26/8). TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebenarnya pihaknya, menjagokan Meli Darsa terpilih sebagai calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dari hasil obrolan dengan para advokat, kami berharap pada Meli Darsa. Masyarakat tentunya kan juga ingin tahu, bagaimana kalau KPK dipimpin oleh seorang perempuan," kata Ketua YLBHI Patra Zain saat dihubungi Tempo, Jumat (27/8).

Alasan menjagokan Meli, menurut Patra, semata-mata karena aspek jender. "Dilihat dari aspek jender saja. Kalau KPK dipimpin perempuan, bukan tak mungkin dia akan lebih tegas dan memberi warna yang berbeda di KPK," tuturnya.

Patra sendiri menilai ketujuh calon tergolong baik dalam menjawab pertanyaan Panitia Seleksi saat tahap wawancara kemarin. "Saya kira jawaban mereka sama-sama oke. Cuma media saja yang kadang mengambil angle (sudut pandang berita) yang 'mantap-mantap' sehingga tampak ada saja kekurangan mereka. Tapi saya baca makalah-makalah mereka, bagus-bagus kok," ujarnya.

Hari ini, Panitia Seleksi mengumumkan Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto sebagai dua calon pemimpin KPK. Pansel juga menyerahkan dua calon Ketua KPK terpilih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dua calon terpilih disaring dari tujuh nama, yakni Sutan Bagindo Fachmi, Meli Darsa, Chaerul Rasjid, Busyro Muqoddas, Jimly Asshidiqie, Bambang Widjojanto, dan I Wayan Sudirta.

Ketua YLBHI Patra Zain menilai, kans Busyro dan Bambang nantinya ditentukan oleh unsur politis. "Bisa dibilang, penilaian di Pansel kan hanya 30 persen. 70 persennya ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau udah di sini, udah politis," ujarnya.


Isma Savitri

Advertising
Advertising

Berita terkait

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

6 Agustus 2021

BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut

KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

4 Mei 2019

Deputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK

Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Baca Selengkapnya

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

18 Oktober 2018

Catatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW

ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

18 Oktober 2018

Tanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti

ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

17 Oktober 2018

ICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK

ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

25 Oktober 2017

Tito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

6 September 2017

Kajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK

Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

3 September 2017

Komisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana

Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.

Baca Selengkapnya

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

3 September 2017

Pengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

3 September 2017

Pengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya

Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.

Baca Selengkapnya