RI Dapat Tambahan Wilayah 4.000 Kilometer Persegi

Reporter

Editor

Jumat, 27 Agustus 2010 13:08 WIB

Brimob Polda Papua patroli di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua. ANTARA/Anang Budiono
TEMPO Interaktif, Jakarta - Di tengah kisruh batas wilayah teritorial dengan sejumlah negara tetangga yang pembahasannya belum sepenuhnya selesai, Indonesia mendapat tambahan wilayah perairan seluas 4.000 kilometer persegi di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Arif Haavas Oegroseno menjelaskan, sesuai Konvensi Hukum Laut Internasional, landas kontinen suatu negara maksimal 200 mil dihitung dari garis pantai terluar. "Lebih dari itu bisa diklaim kalau bisa menunjukkan bukti adanya persamaan geografis," kata Arif di kantornya hari ini, Jumat 27 Agustus 2010.

Indonesia memiliki tiga wilayah perairan yang dapat diklaim: sepanjang sisi barat Pulau Sumatera, sepanjang sisi selatan Pulau Sumba, dan sepanjang sisi utara Pulau Irian.

"Kami sudah menyusun submisi dan mengajukan ke PBB sejak tahun 2008," ujar Arif. Selain Kementerian Luar Negeri, tim juga terdiri dari Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), TNI AL, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Saat ini, wilayah perairan seluas 4.000 kilometer persegi di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera telah diakui sebagai wilayah yurisdiksi Indonesia oleh tingkat subkomisi PBB, dan pembahasan di tingkat komisi akan dilakukan pekan depan. Arif sendiri meyakini apabila subkomisi sudah mengakui, komisi juga akan mengakuinya.

Arif memaparkan, wilayah yang luasnya kurang lebih sebesar Pulau Madura tersebut menyimpan potensi Polymetallic nodules, yaitu mineral yang berguna untuk kepentingan industri, salah satunya industri telepon genggam, serta permata. Tadinya, wilayah tersebut merupakan wilayah perairan internasional.


ADISTI DINI INDRESWARI

Berita terkait

Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

11 Juni 2020

Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Persoalan tapal batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara provinsi itu telah terjadi sejak 1988 atau sekitar 32 tahun.

Baca Selengkapnya

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.

Baca Selengkapnya

Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

4 November 2018

Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

Jalan menuju Dusun Bagan Asam masih rusak. Butuh ongkos besar untuk mengakses salah satu tapal batas Wilayah Indonesia ini.

Baca Selengkapnya

Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

14 Juli 2017

Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

Malaysia ingin pulau-pulau di wilayah terluar mereka diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya

Baca Selengkapnya

Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

28 Maret 2013

Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

Jika pulau terdepan tenggelam, tapal batas negara akan berubah.

Baca Selengkapnya

Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

18 April 2012

Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

Gunung ini diperebutkan Banyuwangi dan Bondowoso.

Baca Selengkapnya

Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

16 Oktober 2011

Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

Kesepahaman 1978 merugikan wilayah Indonesia 1.499 hektare.

Baca Selengkapnya

Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

13 Oktober 2011

Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

Semua pihak diminta tidak terburu-buru menyatakan pendapat agar tidak meresahkan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Resmikan Monumen di Pulau Paling Selatan Indonesia  

1 Agustus 2010

Panglima TNI Resmikan Monumen di Pulau Paling Selatan Indonesia  

Dipilihnya Jenderal Besar Sudirman sebagai ikon monumen titik terselatan di Pulau Ndana ini, tidak serta-merta ditetapkan oleh TNI, tapi berdasarkan kajian dan saran tokoh masyarakat di Rote Ndao.

Baca Selengkapnya

Badan Pengelola Perbatasan Diminta Segera Bekerja

14 Juni 2010

Badan Pengelola Perbatasan Diminta Segera Bekerja

Pemerintah akan segera mengoperasikan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan akhir Juni ini. Mereka akan menyelesaikan masalah perbatasan yang cenderung merugikan Indonesia khususnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Timur.

Baca Selengkapnya