TEMPO Interaktif, Jakarta - Aturan Pergantian Antar Waktu (PAW) buat anggota Dewan yang mangkir diakui sulit dilakukan. Sebab, keputusan PAW tetap harus dikembalikan ke fraksi masing-masing, meski ada rekomendasi dari Badan Kehormatan. "Nggak ada sikap fraksi yang mau tegas soal (kebolosan) ini," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti saat dihubungi Tempo, Kamis (26/8).
Dia mencontohkan, jangankan 'cuma' soal bolos, ada beberapa anggota Dewan yang terkena kasus pidana pun hingga kini belum di-PAW fraksi masing-masing. Dia mencontohkan kasus mantan bupati Muaro Jambi As'ad Syam yang terkena kasus korupsi, dan Misbakhun yang terkena kasus pemalsuan LC.
Karena itulah, kata dia, adanya anggota Dewan yang di PAW karena alasan bolos kecil kemungkinannya. Bahkan meski ada rekomendasi dari Badan Kehormatan DPR. "Tergantung ketua fraksinya mau nggak melaksanakan," ujarnya. Biasanya, kata Ray, PAW oleh fraksi baru akan dilakukan bila ada anggota fraksi yang melakukan tindakan melawan ketua atau kebijakan fraksi.
Untuk memecah kebuntuan ini, dia menyarankan agar aturan soal mangkir enam kali berturut-turut ini direvisi. Kata 'berturut-turut', kata dia, harus dihilangkan. Selain itu, kewenangan mem-PAW-kan tidak lagi diberikan ke fraksi, tapi melalui referendum di daerah pemilihan. "Masyarakat melakukan referendum untuk memutuskan apakah anggota Dewan yang bersangkutan harus di PAW atau tidak," kata dia.
Amirullah
