ICW: Pemberian Grasi Membuat Kerja KPK Tidak Maksimal
Jumat, 20 Agustus 2010 10:10 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemberian grasi bagi Syaukani Hassan Rais bisa menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberian grasi itu bisa membuat kerja KPK tidak maksimal.
"Ini preseden buruk," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi Tempo, Jumat (20/8). Menurut dia, adanya pengurangan hukuman dalam kasus korupsi akan membuat orang terdorong melakukan tindakan tersebut.
Menurut Emerson, alasan kesehatan yang menjadi dasar pemberian grasi juga dinilai tidak fair. Jika alasan itu digunakan, mestinya semua narapidana yang sakit diberi pengurangan hukuman. Pasalnya, kata Emerson, banyak juga tahanan yang mengalami sakit saat berada di tahanan. "Ini diskriminasi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden memberikan grasi tiga tahun kepada mantan bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hassan rais. Seharusnya Syaukani menjalani hukuman penjara enam tahun.
Pemberian grasi pada pelaku korupsi ini, kata Emerson, akan membuat kerja KPK tidak maksimal. KPK capek-capek melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi, namun setelah itu kerja lembaga antikorupsi itu justru dipangkas dengan pemberian grasi.
Meski begitu, kata Emerson, masyarakat tidak bisa berbuat banyak untuk menggugat grasi itu. Masyarakat, misalnya, tidak bisa melakukan uji materi karena pemberian grasi berdasarkan surat Keputusan Presiden. "Kalau PP, masih bisa," kata dia.
Namun, dengan pemberian grasi ini, ujar Emerson, SBY yang selama ini mengklaim diri berada di garda depan pemberantasan korupsi sama sekali sudah tidak layak. "Label SBY untuk memberantas korupsi sudah tidak layak," katanya.
Amirullah
