Infotainmen Diminta Ikuti Kaidah Jurnalistik  

Reporter

Editor

Minggu, 18 Juli 2010 07:06 WIB

TEMPO/Prih Prawesti
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Imam Wahyudi berpendapat, tayangan infotainmen seharusnya dilihat berdasarkan substansinya saja. "Kalau liputan mengenai artis, sepanjang untuk kepentingan umum, bukan rasa ingin tahu masalah pribadi, maka itu produk jurnalistik," kata Imam kepada Tempo kemarin.

Dia mencontohkan kasus bocornya video porno yang diduga diperankan selebritas. Menurut Imam, berita mengenai bocornya video itu merupakan karya jurnalistik karena bisa terjadi kepada semua orang dan mengancam ruang pribadi seseorang.

Tapi membahas bagaimana perasaan keluarga sang selebritas sama sekali bukan karya jurnalistik, karena tidak berkaitan dengan substansi sebenarnya. "Bagaimana mengolah tulisan dan gambar adalah pesan. Pesan itu tetap harus patuh terhadap etika jurnalistik yang jujur dan tidak memihak," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa jurnalis televisi justru harus lebih berhati-hati ketimbang jurnalis media cetak. Sebab, televisi adalah media audio visual, maka harus lebih tinggi dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Imam tidak mau terjebak dalam perdebatan terminologi soal tayangan infotainmen, meski Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya menyatakan tayangan infotainmen dan reality show tengah dikategorikan sebagai tayangan nonfaktual.

Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Karni Ilyas menegaskan, pekerja infotainmen merupakan wartawan karena sama-sama mewartakan dan menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. "Nonfaktual bagaimana? Misalnya pada Anang dan Krisdayanti cerai, itu kan faktual," kata Karni.

Menurut dia, jika mau menghukum tayangan infotainmen, seharusnya dilihat kaidah jurnalistik seperti apa yang disusun. "Bukan menentukan faktual atau tidak," ujarnya.

Karena itu, ia menyerahkan kepada Dewan Pers untuk menilai apakah tayangan infotainmen dalam pemberitaannya sudah memenuhi kaidah jurnalistik ideal atau belum. "Saya kan sudah mengangkat Dewan Pers. Jadi biar Dewan Pers yang menentukan apakah infotainmen memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak," tutur Karni.

RENNY FITRIA SARI

Berita terkait

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

25 April 2017

Tulisan Soal Makar, Fadli Zon Akan Laporkan Allan Nairn ke Polisi

Dalam tulisan Allan Nairn, Fadli Zon disebut terlibat dalam upaya makar untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

25 April 2017

Disebut dalam Laporan Allan Nairn, Hary Tanoe Lapor ke Polisi  

Pelaporan Hari Tanoe bermula dari tulisan Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat, Allan Nairn.

Baca Selengkapnya

Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

24 April 2017

Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id: Kami Kooperatif  

Sapto berujar, pihaknya akan menunggu mekanisme yang diterapkan Dewan Pers saat menerima pengaduan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

11 Juni 2016

Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini.

Baca Selengkapnya

Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

14 April 2016

Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."

Baca Selengkapnya

Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

9 Februari 2016

Dulu Pemerintah Tekan Pers, Jokowi: Sekarang Sebaliknya  

Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik, terutama media online.

Baca Selengkapnya

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

9 Februari 2016

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?

Baca Selengkapnya

Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

21 Januari 2016

Pers di Indonesia Dinilai Kena Sindroma Berlusconian  

Kepentingan pemilik media di industri pers dinilai mempengaruhi pemberitaan, mirip seperti Berlusconi di Italia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

20 Januari 2016

Dewan Pers: Banyak Media Massa Terkontaminasi Politik

Ada fenomena sejumlah pemilik media membentuk partai politik.

Baca Selengkapnya

Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

2 November 2015

Giliran Rizal Ramli 'Kepret' Pers: Banyak yang Sibuk Bisnis Pencitraan  

Menurut Rizal Ramli, sudah waktunya pers menjadi bagian dari transformasi bangsa, jangan sibuk dengan bisnis pencitraan.

Baca Selengkapnya