Munas HKTI Kisruh, Muncul Desakan Forum Tandingan  

Reporter

Editor

Selasa, 13 Juli 2010 20:52 WIB

Oesman Sapta Odang. TEMPO/Rully Kesuma

TEMPO Interaktif, SANUR - Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan tani Indonesia ( HKTI) langsung kisruh di hari pertama. Soalnya kandidat Ketua Umum diluar Prabowo menganggap Munas itu tidak sah. Bahkan sudah muncul keinginan membuat Munas tandingan.

Di sela-sela pelaksanaan Munas, Selasa (13/7) malam, dua kandidat ketua umum, Jafar Hafsah dan Oesman Sapta Odang membuat pertemuan mendadadk yang menghasilkan pernyataan sikap. Rapat juga dihadiri ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Siswono Yudohusodo, eks Ketua Organizing Committe (OC) Sutrisno Iwantono serta sebagian pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI.

Menurut Sutrisno yang mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pelaksana Munas, Pengurus DPN yang ikut di rapat itu mencapai lebih dari 50 persen. Ia sendiri memilih mengundurkan diri dengan alasan tata tertib pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi.

Menurut dia, keputusan mekanisme aklamasi itu sangat bertentangan dengan demokrasi dan aspirasi peserta. " BPO Siswono Yudohusodo juga tidak diundang sebagai peserta dan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang sidang. itu fatal sekali," ujarnya


Oesman Sapta Odang menagatakan, banyak ketua DPD Provinsi dan Kota yang juga tidak dijadikan sebagai peserta, sehingga yang masuk ruang sidang sebagian besar merupakan peserta yang tidak berhak, antara lain dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh dan Sumatera Utara.

Advertising
Advertising

Sementara Jafar Hafsah menambahkan, hingga hari H bahan maupun materi Munas tidak sampai kepada para peserta dan agenda rapat tidak dibahas terlebih dahulu sebagaimana lazimnya.
Ketua BPO Siswono Yudohusodo menyatakan, Munas kali ini tidak mencerminkan tradisi petani karena telah melenceng jauh dari AD/ ART.

Menurutnya, ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yakni, membiarkan proses berjalan tanpa dasar hukum yang jelas atau meluruskan kesalahan yang sudha terjadi.


Mekanisme pemilihan Ketua Umum sendiri kemungkinan besar dilakukan secara aklamasi. Sebab, mayoritas suara DPD sudha menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta Prabowo kembali menjadi ketua umum. “Sampai jam 18.00 Wita, sudah 19 DPD yang menyatakan mendukung, sehingga sudah lebih untuk aklamasi,” kata Fadli Zon yang menjadi Sekretaris Panitia Munas.

ROFIQI HASAN

Berita terkait

Ditanya soal Kartu Tani, Ganjar Beberkan Kelangkaan Pupuk dan Singgung Prabowo Pernah jadi Ketua HKTI

14 Desember 2023

Ditanya soal Kartu Tani, Ganjar Beberkan Kelangkaan Pupuk dan Singgung Prabowo Pernah jadi Ketua HKTI

Prabowo mempertanyakan kebijakan pupuk subsidi yang diterapkan Ganjar Pranowo. Lalu apa jawaban capres nomor urut tiga tersebut?

Baca Selengkapnya

Peminat Motor Listrik Sepi, Moeldoko: Subsidi Disertai Persyaratan Itu Tidak Menarik

13 Juli 2023

Peminat Motor Listrik Sepi, Moeldoko: Subsidi Disertai Persyaratan Itu Tidak Menarik

Moeldoko tak menampik peminat insentif motor listrik masih rendah. Ia mengungkap ada kemungkinan pemerintah merombak persyaratan tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Kreditor Sriwijaya Air Setujui Proposal Perdamaian, Cerita Dirut KAI saat Pendaftaran Naik LRT Jabodebek

13 Juli 2023

Terkini: Kreditor Sriwijaya Air Setujui Proposal Perdamaian, Cerita Dirut KAI saat Pendaftaran Naik LRT Jabodebek

Sriwijaya Air menjalani sidang putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu 12 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Ide Pemberian Subsidi Listrik untuk Petani, Moeldoko: Saya Bakal Sarankan ke Presiden

13 Juli 2023

Ide Pemberian Subsidi Listrik untuk Petani, Moeldoko: Saya Bakal Sarankan ke Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyoroti terbatasnya akses listrik untuk pertanian.

Baca Selengkapnya

Ahmad Muzani Tegaskan Petani Butuh Dukungan

19 Mei 2023

Ahmad Muzani Tegaskan Petani Butuh Dukungan

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wanita Tani Indonesia HKTI Periode 2022-2027 harus memberi bakti nyata untuk petani.

Baca Selengkapnya

HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

23 Maret 2023

HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan data.

Baca Selengkapnya

Bapanas Kumpulkan Perwakilan Petani, Segera Tetapkan HPP Beras dan Gabah

3 Maret 2023

Bapanas Kumpulkan Perwakilan Petani, Segera Tetapkan HPP Beras dan Gabah

Bapanas telah mengumpulkan sejumlah perwakilan petani untuk merumuskan besaran HPP beras dan gabah terbaru terbaru tahun ini.

Baca Selengkapnya

Disebut Tak Libatkan Petani Saat Tentukan Batas Atas Harga Beras dan Gabah, Begini Jawaban Kepala Bapanas

24 Februari 2023

Disebut Tak Libatkan Petani Saat Tentukan Batas Atas Harga Beras dan Gabah, Begini Jawaban Kepala Bapanas

Disebut tak melibatkan perwakilan petani dalam memutuskan batas atas harga beras dan gabah, ini jawaban Kepala Bapanas.

Baca Selengkapnya

Moeldoko Sebut Sorgum Sumber Pangan Masa Depan

12 Agustus 2022

Moeldoko Sebut Sorgum Sumber Pangan Masa Depan

Moeldoko mengatakan sorgum sebagai sumber pangan masa depan karena dapat diolah menjadi berbagai macam produk dengan rasa lezat.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

26 Juni 2022

Fadli Zon: Kebijakan Pangan Jangan Gunakan Pendekatan Petugas Pemadam Kebakaran

Ketua HKTI Fadli Zon mengatakan kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran.

Baca Selengkapnya