Kejaksaan Mulai Periksa Bulog Kaltim

Reporter

Editor

Rabu, 31 Maret 2010 09:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kejaksaan Negeri Balikpapan mulai menyelidiki dugaan korupsi terjadi di institusi Badan Urusan Logistik Kalimantan Timur. Jaksa mengendus praktek korupsi di Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) Babulu dengan Sugianto sebagai terlapor.

“Sudah resmi kasusnya masuk penyelidikan kejaksaan,” kata Kepala Seksi Intel Kejari Balikpapan, Adji Ariono, Rabu (31/3). Berdasarkan laporan Bulog Kalimantan Timur, Adji menduga ada pelanggaran tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Menurutnya, ada keuangan negara yang diselewengkan pimpinan UPGB Babulu untuk kepentingan pribadi. “Ini ada uang Negara yang diselewengkan sehingga kami akan menindak lanjuti sebagai kasus korupsi,” paparnya.

Sebelumnya, Kantor Bulog Divisi Regional Kalimantan Timur melaporkan bekas Site Manager Unit Pengolahan Gabah Beras (UPGB) Babulu, Sugianto ke Kejaksaan Negeri Balikpapan. Terlapor dianggap berhutang mengembalikan modal kantor sebesar Rp 147 juta.

“Karena tidak kunjung selesai, kami meminta kejaksaan sebagai pengacara negara untuk menagih kekurangan ini,” kata Kepala Kantor Bulog Kalimantan Timur, Hanilsyah. Menurutnya ada perbedaan persepsi pemahaman antara Bulog dengan Sugianto sebagai pengelola UPGB Babulu sehubungan masalah ini.

Pihak terlapor, katanya, tetap kukuh mengaku telah menyetorkan seluruh modal kantor pada Bulog Kalimantan Timur.
“Sejak 2007 hingga sekarang perdebatan selalu terjadi disini dan tidak ada penyelesaian. Diharapkan dengan diselesaikan lewat jalur hukum diketahui kebenaran permasalahan ini,” paparnya.

Namun dia membantah kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dengan penggelapan keuangan Negara. Menurutnya ada permasalahan kasus perdata utang piutang antara Bulog dengan Sugianto.

“Saya meminta pada kejaksaan untuk melakukan gugatan perdata pada Sugianto sehubungan hutang piutang ini. Mereka ini kan pengacara Negara,” tuturnya.

Sehingga saat perkembangan kasusnya jadi tindak pidana korupsi, Hanilsyah mengaku heran karena penanganannya tidak sesuai harapan semula. Menurutnya permasalahan ini merupakan administrasi sehingga musti diselesaikan lewat jalur perdata.

SG WIBISONO

Berita terkait

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Bulog Sanksi Oknum Pekerja yang Permainkan Beras

28 Desember 2023

Bulog Sanksi Oknum Pekerja yang Permainkan Beras

Manajer Humas dan Kelembagaan Tomi Wijaya menegaskan, pihak-pihak yang terlibat dalam video oknum yang mempermainkan beras di gudang sudah diberikan sanksi.

Baca Selengkapnya

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Bulog: Bantuan Pangan Tahun Depan untuk 22 Juta KPM

15 Desember 2023

Bulog: Bantuan Pangan Tahun Depan untuk 22 Juta KPM

Manager Humas dan Kelembagaan Bulog Tomi Wijaya menyebut jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan Bulog tahun depan bertambah 8 persen.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya