TEMPO Interaktif, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harus menggusur para pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah lokasi strategis demi mendapatkan piala Adipura sebagai daerah yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup. “Untuk semantara seluruh PKL tidak boleh berjualan di tengah kota,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Operaional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupeten Jombang Wiko F Diaz, Selasa (23/3).

Lokasi yang dibersihkan dari aktivitas PKL di antaranya kawasan Jalan Panglima Sudirman, Jalan Merdeka, Jalan Brigjen Kretarto, dan Jalan A Wahid Hasyim.

Petugas Satpol PP tidak melakukan penangkapan terhadap para pedagang. Tapi mengamankan lapak pedagang yang tidak bersedia digusur, seperti di Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Brigjen Kretarto. Para pedagang juga dipaksa pindah ke lokasi yang disediakan pemerintah, yakni di areal Pasar Legi.

Penertiban sudah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Para PKL yang berjualan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang di Jalan Wahid Hasyim memprotesnya. ”Untuk mendapatkan Adipura mengapa kami yang harus digusur,” kata Juminah, seorang pedagang nasi bungkus.

Doni, pedagang lainya menuding pemerintah setempat membunuh mata pencaharian PKL. Para pedagang, kata Doni, tidak bisa menerima alasan penertiban demi piala Adipura. ”Setiap kali ada penilaian Adipura kami yang harus dikorbankan, padahal hari-hari biasa kami bebas berjualan,” ujarnya. MUHAMMAD TAUFIK.