TEMPO Interaktif, Kediri - Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Muhammadiyah terus mengundang reaksi. Pengasuh Pondok Pesantren As Sa`idiyah Jamsaren Kediri KH Anwar Iskandar meminta warga Muhammadiyah tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan fasilitas negara.
Ulama yang akrab disapa Gus War ini menjelaskan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok harus disikapi seluruh warga Muhammadiyah dengan konsisten. Salah satunya dengan tidak menggunakan dana APBD yang notabene disumbang oleh perusahaan rokok. “Kalau sudah mengatakan haram harus menolak semua yang berasal dari rokok,” kata Gus War kepada Tempo, Kamis (18/3).
Selain itu, warga Muhammadiyah juga diminta tidak memanfaatkan semua fasilitas pemerintah termasuk sarana pendidikan dan kesehatan. Sebab hingga saat ini pemerintah Kota Kediri masih menerima pengembalian cukai rokok dari PT Gudang Garam sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Tak hanya itu, Gus War juga meminta warga Muhammadiyah yang bekerja sebagai pedagang rokok untuk meninggalkan pekerjaannya. Sebab secara tidak langsung mereka menerima uang milik perokok yang notabene dinyatakan haram. “Jadi berat konsekuensi haram ini,” kata pendiri Partai Kebangkitan Nasional Ulama tersebut.
Namun demikian Gus War meminta kepada warga Nahdliyin untuk tidak mensikapi fatwa tersebut dengan berlebihan. Nahdlatul Ulama juga tidak akan mengeluarkan fatwa tandingan karena sudah memiliki pendapat sendiri tentang rokok. “Kami masih meyakini jika hukum merokok hanyalah makruh, yakni bila dilakukan tidak apa-apa,” katanya.
