Tujuh Kota Ikut Adipura ASEAN

Reporter

Editor

Selasa, 2 Maret 2010 13:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mendaftarkan tujuh kota di Indonesia untuk mengikuti uji coba Environmentally Sustainable Cities, semacam penghargaan Adipura, di tingkat ASEAN.

"Saya berharap banyak bahwa kami dapat mencapai sukses dalam penghargaan ini, tidak saja untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tapi juga untuk berkontribusi dalam perencanaan kota, pemerintahan yang baik," ujar Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, ketika membuka Seminar Tingkat Tinggi tentang Environmentally Sustainable Cities, di Hotel Crown Jakarta, Selasa (2/3)

Program ini merupakan tindak lanjut ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable City (AWGESC) pada 2003 lalu. Environmentally Sustanable City dimatangkan setelah pertemuan puncak Menteri Lingkungan di Asia Timur (10 negara Asean + Cina-India-Jepang-Korea-Australia-Selandia Baru)

Ketujuh kota yang didaftarkan tersebut adalah Padang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Pusat, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Mereka akan bersaing diantaranya dengan Kitakyushu dan Nagoya di Jepang, Sibu di Malaysia dan Puerto Princesa di Filipina.

Setiap kota asal Indonesia mengusung target penyelamatan lingkungan yang berbeda-beda dalam persaingan nanti. Jakarta Pusat, misalnya, menargetkan sebelum 2012 mengalami penurunan emisi karbon sebanyak 5 persen dan peningkatan kawasan hijau 2,5 hektare.

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hermien Roosita menyatakan secara umum kota-kota di negara ASEAN menghadapi masalah yang sama. "Pencemaran udara, pembuangan air limbah, dan pengelolaan sampah" paparnya. Hadirnya Environmentally Sustainable Cities diharapkan dapat menjadi tempat pembahasan di bidang permasalahan lingkungan perkotaan.

Asisten Menteri Bidang Lingkungan Hidup Global dan Kerjasama Internasional di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Liana Bratasida menyatakan untuk satu tahun ke depan tahapannya masih ujicoba. Indikator yang digunakan saat ini adalahg air bersih, udara bersih, dan tanah yang tak tercemar.

Tiap kota bisa mengikuti salah satu indikator atau gabungan diantaranya. "Kami terus mencari kriteria dan indikator yang tepat," paparnya dalam kesempatan yang sama. Dua tahun dari sekarang, kriteria dan indikator tersebut akan ditentukan.

Nantinya akan ada Badan Pengawas yang menilai kemajuan kota-kota tersebut. Dengan mengikuti ajang ini, Liana berharap, akan diberikan insentif pada kota-kota pemenangnya. "Ini masih usulan, insentifnya bisa berupa pajak atau kebijakan," urainya.

(DIANING SARI)

Berita terkait

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.

Baca Selengkapnya

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.

Baca Selengkapnya

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.

Baca Selengkapnya

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.

Baca Selengkapnya

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.

Baca Selengkapnya

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.

Baca Selengkapnya

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965

Baca Selengkapnya