5.000 Keluarga Miskin di Lumajang Tidak Mampu Berobat
Rabu, 24 Februari 2010 13:16 WIB
TEMPO Interaktif, LUMAJANG - Sedikitnya 5.000 keluarga miskin di Kabupaten Lumajang tidak mampu berobat karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Mereka tidak tercatat dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dibiayai pemerintah pusat maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Buntaran Supriyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang berupaya agar seluruh warga miskin yang tidak masuk Jamkesmas diakomodir melalui Jamkesda. “Mulai tahun 2010 ini pemerintah mulai mendata mereka yang tidak masuk dalam Jamkesmas agar tercover Jamkesda. Datanya bahkan sudah dikirim ke provinsi,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (24/2).
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk Jamkesda. Bahkan pada perubahan anggaran keuangan akan ditambah menjadi Rp 1,7 miliar.
Diakui Buntaran, saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang baru bisa memberikan pelayanan gratis di Puskesmas. Itupun untuk jenis penyakit ringan.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang Retno Wulan Andari mengatakan, ada penambahan jumlah warga miskin yang disodorkan ke provinsi untuk dimasukkan Jamkesda. “Semula sebanyak 4.164 keluarga bertambah menjadi 5.040 keluarga,” katanya kepada Tempo.
Berdasarkan pendataan program layanan kesehatan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, jumlah keluarga miskin di daerah itu 267.011 keluarga. Sedangkan yang terdaftar dalam Jamkesmas pada tahun 2007 sebanyak 277.807 keluarga.
Retno mengatakan, selain RSUD dr Haryoto di Lumajang, peserta Jamkesmas maupun Jamkesda bisa dirujuk ke RSUD dr Sutomo Surabaya, RSUD dr Saiful Anwar Malang, dan RS Jiwa Menur Surabaya. DAVID PRIYASIDHARTA.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Buntaran Supriyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang berupaya agar seluruh warga miskin yang tidak masuk Jamkesmas diakomodir melalui Jamkesda. “Mulai tahun 2010 ini pemerintah mulai mendata mereka yang tidak masuk dalam Jamkesmas agar tercover Jamkesda. Datanya bahkan sudah dikirim ke provinsi,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (24/2).
Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk Jamkesda. Bahkan pada perubahan anggaran keuangan akan ditambah menjadi Rp 1,7 miliar.
Diakui Buntaran, saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang baru bisa memberikan pelayanan gratis di Puskesmas. Itupun untuk jenis penyakit ringan.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lumajang Retno Wulan Andari mengatakan, ada penambahan jumlah warga miskin yang disodorkan ke provinsi untuk dimasukkan Jamkesda. “Semula sebanyak 4.164 keluarga bertambah menjadi 5.040 keluarga,” katanya kepada Tempo.
Berdasarkan pendataan program layanan kesehatan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang, jumlah keluarga miskin di daerah itu 267.011 keluarga. Sedangkan yang terdaftar dalam Jamkesmas pada tahun 2007 sebanyak 277.807 keluarga.
Retno mengatakan, selain RSUD dr Haryoto di Lumajang, peserta Jamkesmas maupun Jamkesda bisa dirujuk ke RSUD dr Sutomo Surabaya, RSUD dr Saiful Anwar Malang, dan RS Jiwa Menur Surabaya. DAVID PRIYASIDHARTA.
