47 Ribu Warga Pamekasan Tak Tersentuh Bantuan

Reporter

Editor

Minggu, 7 Februari 2010 10:19 WIB

Sejumlah penduduk didata oleh petugas karena terbuki tidak membawa kartu tanda penduduk saat operasi Yustisi yang diadakan oleh Kecamatan Serengan bersama Kepolisian dan Kejaksaan di Sepanjang Jalan Veteran, Solo, Kamis (22/10). TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO Interaktif, Pamekasan -Sebanyak 47 ribu dari 650 ribu warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang berusia di atas 17 tahun hingga kini belum memiliki kartu tanda penduduk. Mereka umumnya adalah warga yang tinggal di pedesaan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan M Alwi mengatakan KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas pengenal, tapi juga menjadi persyaratan utama pemerintah untuk menyalurkan bantuan berupa beasiswa, layanan kesehatan gratis, bantuan beras miskin hingga sekolah gratis. "Jika 47 ribu warga ini miskin, hampir pasti mereka tak tersentuh bantuan apa pun," kata Alwi, Minggu (7/2).

Melihat kondisi ini, Disdukcapil Pamekasan lebih menggiatkan lagi sosialisasi petingnya memiliki kartu tanda penduduk salah satunya dengan menggelar pembuatan KTP gratis sejak tahun 2008. Usaha itu berbuah, Alwi mengatakan saat ini jumlah warga yang memiliki KTP terus meningkat dari sekitar 645 ribu atau 11 persen di tahun 2009 menjadi 650 ribu, sekitar 7 persen hingga Januari 2010. "Jika dibanding 2007 hampir 50 persen warga tak berKTP," ujarnya.

Alwi menambahkan, salah satu penyebab tingginya warga yang belum memiliki KTP di Pamekasan adalah banyaknya warga yang telah berusia lebih dari 17 tahun, namun belum membuat kartu tanda penduduk.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

46 hari lalu

5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur

Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

29 September 2023

Pemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan

Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.

Baca Selengkapnya

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

19 Juli 2023

Data Pribadi Kependudukan Diduga Bocor, ELSAM: Harus Dilakukan Mitigasi

Dugaan kebocoran data pribadi tersebut terungkap dari adanya penjualan sedikitnya 337.225.465 data di situs breachforums.vc.

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

20 Mei 2023

Syarat dan Cara Mengurus Akta Kelahiran Anak Baru Lahir

Pengurusan akta kelahiran anak dianjurkan untuk dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah kelahiran.

Baca Selengkapnya

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

16 Mei 2023

Pertumbuhan Penduduk Mulai Melambat, Bappenas: 2045 RI Tak Lagi Keempat Terbesar Dunia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan Proyeksi penduduk Indonesia periode 2020-2045.

Baca Selengkapnya

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

11 Mei 2023

Agar Terhindar dari Penonaktifan NIK, Alamat KTP Harus Sesuai dengan Domisili Tempat Tinggal

Warga DKI diminta untuk menyesuaikan alat KTP dengan domisili tempat mereka tinggal agar terhindar penonaktifan NIK.

Baca Selengkapnya

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

4 Mei 2023

Rencana Penonaktifan NIK, Penduduk ber-KTP DKI Harus de facto Tinggal di Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI menyatakan penonaktifan NIK warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta untuk administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

30 April 2023

11 Ribu Ekspatriat di Kuwait Dideportasi karena Melanggar Aturan Kependudukan

Kuwait mendeportasi 11 ribu imigran dari berbagai negara karena melanggar hukum kependudukan.

Baca Selengkapnya

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

30 April 2023

Disdukcapil DKI Sebut Pendataan Pendatang Baru Bagian dari Program Nasional

Disdukcapil DKI menyatakan pendataan terhadap pendatang baru merupakan bagian dari program nasional.

Baca Selengkapnya

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

23 April 2023

Cara Buat Akta Kelahiran 2023 dan Persyaratannya

Untuk membuat akta kelahiran, Anda perlu menyiapkan sejumlah persyaratan. Berikut cara membuat akta kelahiran yang mudah

Baca Selengkapnya