TEMPO Interaktif, Jakarta -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah menolak permintaan Panitia Khusus Angket Bank Century untuk mengungkapkan hasil penyelidikannya.
Komisi beralasan bila hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. “Hasilnya bisa jadi penyelidikan, maju ke penyidikan, atau berhenti,” kata Chandra dalam rapat konsultasi dengan Pansus di Gedung DPR, Kamis (4/2).
Chandra juga mengatakan bila masih banyak keterangan yang diminati Komisi kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Karenanya bukti yang dimiliki Komisi belum lengkap. “Dan kesimpulan dari penyelidikan baru bisa diambil saat bukti sudah maksimal.”
Untuk perkembangan penyelidikan, lanjut Chandra, Komisi telah memeriksa 18 pejabat Bank Indonesia, sembilan orang dari LPS, sembilan orang, 16 saksi dari Bank Century, dan dua pejabat Departemen Keuangan.
Dari hasil koordinasi dengan BPK, Komisi telah mendapat sembilan data temuan kita data data sembilan temuan badan tersebut. Dan Komisi masih mendalami dan memilahnya. “Dilihat mana yang domain korupsi atau tidak.”
CORNILA DESYANA
Komisi beralasan bila hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. “Hasilnya bisa jadi penyelidikan, maju ke penyidikan, atau berhenti,” kata Chandra dalam rapat konsultasi dengan Pansus di Gedung DPR, Kamis (4/2).
Chandra juga mengatakan bila masih banyak keterangan yang diminati Komisi kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Karenanya bukti yang dimiliki Komisi belum lengkap. “Dan kesimpulan dari penyelidikan baru bisa diambil saat bukti sudah maksimal.”
Untuk perkembangan penyelidikan, lanjut Chandra, Komisi telah memeriksa 18 pejabat Bank Indonesia, sembilan orang dari LPS, sembilan orang, 16 saksi dari Bank Century, dan dua pejabat Departemen Keuangan.
Dari hasil koordinasi dengan BPK, Komisi telah mendapat sembilan data temuan kita data data sembilan temuan badan tersebut. Dan Komisi masih mendalami dan memilahnya. “Dilihat mana yang domain korupsi atau tidak.”
CORNILA DESYANA
