Menteri Hukum Belum Tentu Lapor ke KPK Bila Ditemukan Indikasi Korupsi

Reporter

Editor

Rabu, 13 Januari 2010 21:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Patrialis Akbar belum bisa memastikan apakah akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau tidak, apabila dari hasil pemeriksaan Irjen terhadap lembaga pemasyarakatan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, misalnya penyuapan.

"Tergantung penyuapan seperti apa, jangan semua orang dihantam masuk penjara, penjara saya sudah penuh, nanti tidak muat," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar kepada wartawan di lobi gedung Departemen Hukum dan HAM, Rabu malam (13/1).

Patrialis enggan menegaskan, jaminan dan sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan, apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Patrialis menyatakan, masih menunggu hasil pemeriksaan Irjen Dephukham, yang akan diumumkan Senin mendatang (17/1). "Janganlah berjalan lebih dulu, kami masih menunggu dari hasil pemeriksaan, baru nanti ada rekomendasinya. Kalau ada kesalahan tentu diberikan sanksi," ujar Patrialis.

Bahkan Patrialis berpendapat, boleh-boleh saja, narapidana memperoleh fasilitas dalam sel tahanannya, asalkan tidak berlebihan dan tidak mengganggu napi lain. Alasan Patrialis, apabila fasilitas yang diberikan Lapas kurang, maka napi akan membawa tambahan fasilitasnya sendiri. "Sejauh tidak mencolok dan untuk kepentingan dia, silahkan dong, masak orang mau bawa supermi tambahan, kami larang?" ujar Patrialis.

Inspektorat Jenderal Depkumham, Sam L. Tobing menyatakan, pihak yang akan diperiksa oleh Irjen adalah seluruh aparat yang berkaitan dengan pemberian fasilitas ke narapidana. Jenjang yang diperiksa mulai dari Karutan dan seluruh yang berkaitan dengan pemberian fasilitas sampai ke kanwil, kakanwil, dan kadiv. "Diantaranya kadiv pemasyarakatan, karena dia yang melakukan bimbingan dan pengawasan kanwil, kalau diperlukan sampai dengan level Dirjen," ujar Irjen Dephukham, Sam L. Tobing di tempat yang sama.

Advertising
Advertising

Menanggapi pernyataan Irjen dan Menteri, secara legowo, Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untung Sugiyono menyatakan siap diperiksa pengawas internal. "Saya siap diperiksa," ujar Untung, pada kesempatan yang sama.

CHETA NILAWATY

Berita terkait

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

16 hari lalu

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.

Baca Selengkapnya

Buronan Kasus Korupsi Proyek Lapas Perempuan Mamuju Ditangkap di Kalibata City

4 Februari 2024

Buronan Kasus Korupsi Proyek Lapas Perempuan Mamuju Ditangkap di Kalibata City

Buronan Andi Wello telah divonis 5 tahun penjara atas korupsi proyek Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kalukku di Kabupaten Mamuju.

Baca Selengkapnya

Merlan Pimpin Pembentukan Satgas Masyarakat Miskin di MPP

5 Desember 2023

Merlan Pimpin Pembentukan Satgas Masyarakat Miskin di MPP

Merlan S. Uloli, terus memusatkan perhatiannya pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan wilayah Suwawa.

Baca Selengkapnya

Anita Cepu Tak Dapat Remisi, Kepala LPP Jakarta: Masuk Kategori High Risk

17 Agustus 2023

Anita Cepu Tak Dapat Remisi, Kepala LPP Jakarta: Masuk Kategori High Risk

Selama berada di Mapenaling, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu lebih banyak dikuatkan mentalnya dengan pembinaan rohani.

Baca Selengkapnya

Anita Cepu Jalani Mapenaling di LPP Jakarta, Kalapas: 14 Hari Tak Boleh Dikunjungi

9 Juni 2023

Anita Cepu Jalani Mapenaling di LPP Jakarta, Kalapas: 14 Hari Tak Boleh Dikunjungi

Selain Anita Cepu, lima terpidana yang terlibat kasus sabu Teddy Minahasa Putra telah dieksekusi penahanannya kemarin.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Bakal Tindak Tegas Sel Mewah dan Sipir Hedon

2 Mei 2023

Kemenkumham Bakal Tindak Tegas Sel Mewah dan Sipir Hedon

Kemenkumham akan menindak sipir bergaya hidup mewah seperti yang dipamerkan Dhawank Delvi di Lapas Rajabasa Lampung.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Bantah Anaknya Terlibat Monopoli Bisnis di Lapas: Bohong Besar

2 Mei 2023

Yasonna Laoly Bantah Anaknya Terlibat Monopoli Bisnis di Lapas: Bohong Besar

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membenarkan bahwa Jeera merupakan yayasan yang bekerja sama dengan koperasi di Lapas Cipinang.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Ingin Pidana Alternatif Non-pemenjaraan Jadi Strategi Penanganan Overcrowded Lapas

2 Mei 2023

Yasonna Laoly Ingin Pidana Alternatif Non-pemenjaraan Jadi Strategi Penanganan Overcrowded Lapas

Yasonna Laoly mengatakan pelibatan masyarakat akan berkontribusi dalam meningkatkan social control, social support dan social participation.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Ingin Transformasi Lapas dari Sekadar Muara Sistem Peradilan Menjadi Wadah Pemulihan

2 Mei 2023

Yasonna Laoly Ingin Transformasi Lapas dari Sekadar Muara Sistem Peradilan Menjadi Wadah Pemulihan

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemidanaan ke depan bukan hanya mampu memberikan penyelesaian secara berkeadilan namun juga memulihkan

Baca Selengkapnya

Di Penjara Ini, Sebagian Narapidana Bisa Kuliah Gratis sampai D3

12 Maret 2023

Di Penjara Ini, Sebagian Narapidana Bisa Kuliah Gratis sampai D3

Tahun ini, kuota kuliah gratis di politeknik ditetapkan 20 orang. Dosen datang ke penjara.

Baca Selengkapnya