Imparsial Tuding Menteri Kehakiman dan HAM Ingkar Janji

Reporter

Editor

Selasa, 14 Oktober 2003 11:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Imparsial, sebuah organisasi penggiat HAM, menuding Menteri Kehakiman, Jusril Ihza Mahendra tidak menetapi janji untuk mengamandemen UU no.16 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan Rahlan Nasyidik, Direktur Program di Kantor Imparsial Jl. Diponegoro Jakarta, Jumat (4/7) siang.

Tuduhan kepada Menkeham ini didasarkan pada janji amandemen yang disampaikan Menkeh HAM tiga bulan lalu. Ketika itu Menteri beralasan konsep amandemen belum selesai dan amandemen itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Hal itu menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh berniat melakukan UU anti terorisme.

Selain itu, Rahlan mengatakan kebijakan anti terorisme itu tidak memberikan keseimbangan antara kebebasan dan keamanan masyarakat sipil. Selain itu UU anti terorisme tidak membedakan aksi terorisme dan political dissent dan memberi peluang kekuatan mutlak pada intelejen tanpa melalui proses hukum untuk melakukan tindakan. Karena itu Imparsial menuduh pemerintah telah mengingkari prinsip akuntabilitas publik dari UU itu.

Mereka juga menuduh pemerintah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yang menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan, kepatutan dan hukum. Karena itu mereka mendesak pemerintah dalam hal ini Depkeh HAM untuk mengajukan amandemen UU ini kepada DPR. Imparsial mendesak pemerintah untuk meratifikasi instrumen internasional terkait pemberantasan terorisme. (Purwanto-TNR)

Berita terkait

Cara Aktivasi eSIM Telkomsel di Android dan iPhone

41 detik lalu

Cara Aktivasi eSIM Telkomsel di Android dan iPhone

Ini cara mengaktifkan eSIM Telkomsel melalui perangkat iOS iPhone, serta Android untuk merek Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Huawei.

Baca Selengkapnya

Siasat Anyar Membungkam Kebebasan Pers

4 menit lalu

Siasat Anyar Membungkam Kebebasan Pers

Apa alasan munculnya dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran yang dinilai bisa membungkam kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

5 menit lalu

Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

Penjaga Pantai Filipina berkomitmen menjaga wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan agar Beijing tidak bisa reklamasi.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Jurnalisme Investigasi, PWI: Menghambat Tugas Jurnalistik

15 menit lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Jurnalisme Investigasi, PWI: Menghambat Tugas Jurnalistik

PWI mengkritik sejumlah Pasal yang termuat pada draft Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran.

Baca Selengkapnya

Suami Terjerat Judi Online? Ini yang Harus Dilakukan Para Istri

19 menit lalu

Suami Terjerat Judi Online? Ini yang Harus Dilakukan Para Istri

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan istri dalam mengatasi suami yang kecanduan judi online agar pernikahan terselamatkan.

Baca Selengkapnya

Pertamina Siapkan Pasokan Avtur untuk Kebutuhan Penerbangan Haji 2024 dari Bandara Adi Soemarmo

19 menit lalu

Pertamina Siapkan Pasokan Avtur untuk Kebutuhan Penerbangan Haji 2024 dari Bandara Adi Soemarmo

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menyiapkan pasokan bahan bakar avtur untuk kebutuhan penerbangan haji di Bandara Adi Sumarmo

Baca Selengkapnya

Badai Geomagnetik Picu Gangguan Sinyal di Indonesia dan Dunia, Begini Kata Peneliti BRIN

22 menit lalu

Badai Geomagnetik Picu Gangguan Sinyal di Indonesia dan Dunia, Begini Kata Peneliti BRIN

Ilmuwan NOAA mendeteksi badai geomagnetik terbaru yang terjadi pada 23 Maret 2024 dan dampaknya diperkirakan berlanjut hingga Mei ini.

Baca Selengkapnya

4 Manfaat Me Time dalam Suatu Hubungan

25 menit lalu

4 Manfaat Me Time dalam Suatu Hubungan

Dalam suatu hubungan, me time dapat memperkuat kemandirian individu, meningkatkan kualitas interaksi pasangan, serta mencegah terjadinya kejenuhan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

29 menit lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

6 Dampak Fatal yang Berpotensi Terjadi saat Cabut Gigi

31 menit lalu

6 Dampak Fatal yang Berpotensi Terjadi saat Cabut Gigi

Cabut gigi memang direkomendasikan untuk membasmi gigi rudak yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi, namun, untuk melakukannya perlu berkonsultasi dengan dokter gigi agar risiko fatal tidak terjadi

Baca Selengkapnya