Sistem Online di Balikpapan Sulit Proteksi Pengusaha Lokal

Reporter

Editor

Jumat, 18 Desember 2009 10:03 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kesulitan dalam memproteksi kelangsungan pengusaha lokal menyusul pemberlakuan sistim lelang online. Lelang proyek Balikpapan diikuti oleh pengusaha seluruh Indonesia.

"Itu imbas saat kita berlakukan sistem lelang online," kata Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid, Jumat (18/12).

Imdaad mengatakan, persaingan dalam memperebutkan proyek di Balikpapan semakin ketat dengan adanya sistim online ini. Program secara otomatis memilih perusahaan sesuai spesifikasi ditentukan Pemkot Balikpapan.

Dalam masalah ini, Imdaad mengaku tengah merumuskan penyelesaian terbaik untuk melindungi kelangsungan pengusaha lokal. Di samping itu, sistim online harus terus diterapkan sesuai transparansi pemerintahan. "Sedang dipikirkan cara penyelesaiannya," ungkapnya.

Balikpapan mulai menerapkan sistem online dalam proses seleksi perusahaan peserta lelang proyek daerah. Kebijakan tersebut untuk antisipasi adanya kecurangan proyek proyek pembangunan Balikpapan.

Sistem online ini sudah mulai diterapkan sebagai seleksi awal perusahaan peserta lelang. Sistem ini diharapkan mampu menyaring perusahaan pemenang lelang sesuai spesifikasi Balikpapan.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Balikpapan, Muhaimin, mengakui sebelumnya banyak terjadi kebocoran pemenang lelang dengan spesifikasi di bawah standar. Menurutnya, ada dugaan permainan antara Satuan Tugas Lelang dengan perusahaan peserta tender.

Dengan pemberlakuan sistim online ini, Muhaimin menilai mampu mengurangi kebocoran dalam pelaksanaan lelang. Dia menyebutkan, tidak ada interaksi langsung antara perusahaan peserta dengan Satuan Tugas Lelang.

"Daftarnya pakai kode dengan menyertakan spesifikasi yang kami inginkan. Nanti sistem yang akan menentukan perusahaan sesuai dengan kriteria kami," jelasnya.

Hasil sistem online ini, tambah Muhaimin, kemudian dibawa ke Kuasa Pengguna Anggaran untuk memperoleh persetujuan. Satgas Lelang hanya merekomendasikan maksimal dua perusahaan untuk memperoleh persetujuan.

SG WIBISONO

Berita terkait

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.

Baca Selengkapnya

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.

Baca Selengkapnya

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.

Baca Selengkapnya