TEMPO Interaktif, Medan - Guru di Kota Medan menyambut baik putusan Mahkamah Agung menolak kasasi Departemen Pendidikan soal Ujian Nasional. Alasan Mahkamah Agung, dianggap tepat karena sesuai fakta yang terjadi dalam pendidikan di tanah air.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Sekolah Menengah Negeri 3 Kota Medan, Emil Harahap MM, saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu (28/11) sore. ”Masak tiga tahun belajar ditentukan tiga hari,” kata Emil.

Menurut Emil, putusan Mahkamah Agung yang menegaskan belum meratanya fasilitas dan sarana pendidikan, adalah alasan yang tepat. ”Apa yang diputuskan MA ada sisi positifnya,” ungkap Emil.

Dia mengatakan semestinya pemerintah sejak diberlakukannya Ujian Nasional sudah dapat memetakan persoalan pendidikan di tanah air. ”Karena satu sekolah dengan sekolah lain di satu daerah dengan daerah lain itu memiliki perbedaan soal fasilitas dan prasarana, juga SDM guru. Ini melanggar asas kemanusiaan. UN idealnya menjadi bahan untuk memetakan itu,” tegas dia. ”Saya menolak UN.”

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Air Mata Guru, Deni Saragih. Ada delapan unsur standarisasi pendidikan nasional. ”Kompentensi guru, manajemen sekolah, dan sistem pendidikan,” ujar Deni.

Ujian Nasional, kata Deni, hanya satu bagian dari standarisasi pendidikan nasional. Dia berharap pemerintah dapat merealisasikan standarisasi pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19.

Deni mengatakan sejak diberlakukannya Ujian Nasional, banyak ditemukan bentuk-bentuk kecurangan. Menurut Emil, bentuk kecurangan terjadi karena pelaksanaan Ujian Nasional yang diubah hanya polanya. ”Tidak ada lagi pengawas dari akademisi, diubah menjadi siswa yang mendatangi sekolah,” ujar Deni.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, menegaskan Ujian Nasional masih diperlukan. ”Jadi Kepala Sekolah dan guru memiliki target,” kata Hasan.

Persoalan ketidak lulusan, sambungnya, kini sudah tidak perlu dikhawatirkan. ”Karena sudah ditetapkan adanya ujian ulang, tidak seperti tahun-tahun lalu,” kata Hasan.

Bahkan Hasan menginginkan adanya perubahan nilai kelulusan dalam UN. ”Kita ingin jadi 6.0 nilai kelulusan, tidak 5.5 seperti standar nilai kelulusan sebelumnya,” ujar Hasan. Menurutnya, tingkat kelulusan siswa di Kota Medan sejak diterapkannya UN, pada 2004, kelulusan siswa terus meningkat. ”Tiap tahun tingkat kelulusan meningkat, tahun terakhir kelulusan di Medan mencapai 98 persen,” ujarnya.

SOETANA MONANG HASIBUAN