TEMPO Interaktif, Jombang -Jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang, pada tahun ini meningkat jika dibanding tahun lalu. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, hingga bulan Oktober ini jumlah pencari kerja mencapai 13.066 orang. Sedangkan angka pengangguranya mencapai 57.899 orang.
Jumlah itu meningkat lima persen dibanding tahun lalu, yang hanya 12.413 untuk pencari kerja dan 46.451 untuk jumlah pengangguran. Meningkatnya pengangguran ini dikarenakan terbatasnya lapangan kerja dan lemahnya kualitas lulusan pendidikan di Jombang. "Mereka tidak mampu bersaing di luar daerah," kata Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinsoskertrans Jombang, Mochammad Soleh, Minggu (21/11).
Pemerintah kabupaten, kata dia, sudah maksimal bekerja mengurangi jumlah pengangguran tersebut. Upaya itu diantaranya dengan pengembangan jaringan kerja, menggelar event-event yang menfasilitasi kreatifitas remaja, dan pengembangan sistem Corporate Social Responsibility (CSR).
Sitem ini diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk berwirausaha. Menurut Soleh, lemahnya kualitas tidak didorong dengan minat pengembangan kemampuan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang disediakan Pemkab. Akibatnya, keahlian lulusan sekolah menengah tidak terasah. Mereka tidak memiliki skill khusus yang diminta perusahaan.
Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, Ahmad Thohari membenarkan. Menurut dia, akibat sepinya minat lulusan sekolah menengah dalam menggunakan fasilitas BLK, anggaran untuk pengangguran pada tahun 2009 tidak trerserap dengan baik. Dampaknya, pengajuan anggaran untuk pengangguran pada tahun 2010 kecil.
Ia menyebut, dalam pembuatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), Dewan berpatokan pada pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010. Pada tahun itu anggaran untuk pengentasan pengangguran hanya sebesar Rp 134 juta. Anggaran itu lebih kecil dari program pemilihan Guk dan Yuk, yang mencapai sebesar Rp 165 juta.
Ia mengaku tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sementara warganya juga salah. "Minat belajar pencari kerja yang harus digenjot."
