TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Pur) Hendropriyono, memperjelas pernyataan dirinya mengenai temuan intelijen soal konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan belum pernah mengatakan bahwa terdapat jaringan Al-Qaidah di Indonesia. “Namun, saya bilang ada aktivis-aktivis yang disebut teroris internasional, yang pernah berlatih di Poso,” tegas Hendro usai silaturahmi dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Minggu (16/12).

Dijelaskan Hendro, aparat BIN sebatas menemukan adanya kegiatan orang-orang tertentu yang memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaidah di luar negeri. Ia juga menegaskan lagi, belum pernah mengatakan gerakan yang didanai Al-Qaidah terlibat kerusuhan dan konflik berdarah di Poso.

Mantan Pangdam Jaya itu juga menyatakan Laskar Jihad tidak punya kaitan dengan Al-Qaidah. Ia memberi alasan, sejauh ini Laskar Jihad maupun Ketua Dewan Pembina DPP Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Jafar Umar Thalib, dinilai tidak cocok dengan jaringan Al-Qaidah. Hendro mengungkap Ja’far pernah bertemu Usamah bin Laden, pimpinan Al-Qaidah, di Peshawar. “Dalam berbagai hal, beliau itu tidak cocok dengan soal-soal yang bersifat politik. Bagaimana bisa dikatakan Laskar Jihad dibawahi oleh Al-Qaidah,” ujar Hendro.

Bagaimana dengan pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Pol. Zainal Abidin Ishak, bahwa aparat kepolisian setempat tidak menemukan kamp latihan kelompok yang berafiliasi kejaringan Al-Qaidah itu? Hendro menjelaskan, temuan BIN tidak bisa diadu dengan temuan aparat di lapangan. “Intelijen strategis itu dasar informasinya dari berbagai pihak, baik di dalam dan luar negeri. Sedang mereka yang berada di lapangan, bisa saja menemukan, belum ketemu atau menemukan tapi sudah ditinggalkan,” ujarnya.

Ia bersikeras bahwa Poso pernah dijadikan latihan. ”Tapi, bukan berarti saat ini masih dipakai,” ujarnya. Penegasan Hendro itu persis temuan tim Komnas HAM yang berkunjung ke Poso. Tempat latihan itu, menurut Ketua Komnas HAM Djoko Sugianto, bukan milik warga negara Indonesia. Hanya saja, Komnas HAM belum menemukan negara asing tersebut.

Sementara itu, Menko Polkam SBY dan Menko Kesra Yusuf Kalla direncanakan akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Poso. Pertemuan berlangsung di Makasaar, pada 19 Desember, dan berlangsung selama tiga hari.

Hendero mengingatkan agar kelompok-kelompok yang bertikai di Poso segera berhenti bertarung dan meletakkan senjata. “Jangan terus-terusan jatuh korban, baik anak kecil maupun orangtua yang tidak berdosa. Di atas mayat-mayat itu, ada orang yang menggunakan rumah kita untuk latihan,” ujarnya. (Dara Meutia Uning - Tempo News Room)