TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesian Corruption Watch mengharapkan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dapat menghapus ujian nasional. "Ujian Nasional clear harus dihapus," tegas Koordinator Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch Ade Irawan ketika dihubungi Sabtu (24/10)

Kecurangan yang muncul dari ujian nasional, ia menambahkan, tidak hanya kasuistik, melainkan sudah sistemik. Artinya, guru dan kepala sekolah terpaksa harus curang karena tekanan politis. Ade menyayangkan isu peningkatan kualitas suatu daerah dianggap lebih penting daripada standar kelulusan itu sendiri.

Kalaupun nanti Nuh ingin melanjutkan ujian nasional, Ade berharap bukan untuk standar kelulusan. "Biar kelulusan diserahkan ke sekolah, kan sudah ada otonomi sekolah," jelasnya.

Menurut Ade, Nuh juga harus memastikan bahwa pendidikan dasar tetap gratis. "Sudah diamanatkan UUD 1945, kecuali dia mau mengubah konstitusi," urai Ade.

Untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Ade mengharapkan Menteri Pendidikan bisa menjamin dengan biaya yang terjangkau. "Indonesia ini sudah kehabisan sumber daya alam, maka sumber daya manusianya harus bagus," paparnya.

Kualitas sumber daya manusia inilah merupakan tanggung jawab negara. Negara, ucap Ade, harus mampu menyediakan akses dan biaya yang terjangkau masyarakat.

Sebelumnya, usai serah terima jabatan Kamis (22/10), Mohammad Nuh mengatakan belum akan memutuskan nasib ujian nasional. Ia berjanji memfokuskan kesinambungan pendidikan, yaitu hasil ujian di suatu jenjang bisa digunakan untuk masuk jenjang pendidikan selanjutnya.

"Sekarang kan nilai ujian SMA atau kejuruan nggak bisa langsung masuk perguruan tinggi," ujar Nuh. "Saat ini belum tepat untuk memutuskan apakah (ujian nasional) dilanjutkan atau tidak," tambahnya.

DIANING SARI