Kasus Hilangnya Ayat Tembakau, Ribka Tjiptaning Siap Diperiksa

Reporter

Editor

Kamis, 22 Oktober 2009 15:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Kesehatan Ribka Tjiptaning siap diperiksa Kepolisian jika kasus penghilangan ayat tembakau Undang-undang Kesehatan diproses secara hukum. Menurutnya ayat tersebut hilang akibat kesalahan teknis bukan suatu kesengajaan.

"Silahkan lapor polisi, saya siap diperiksa," katanya usai memimpin rapat perdana Komisi Kesehatan di DPR hari ini. Ia menjelaskan hilangnya ayat tersebut karena kelalaian sekretariat. Keputusan masuk tidaknya ayat tersebut dilakukan di saat-saat akhir, pada saat bersamaan Komisi juga sedang membahas Undang-undang Rumah Sakit. Keputusan masuknya ayat itu dilakukan melalui telepon sehingga pihak sekretariat tidak mengetahui.

Sebelumnya Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok berencana melaporkan penghilangan ayat ke Kepolisian. Penghilangan ayat itu diduga dilakukan secara sengaja, mereka memiliki bukti dan saksi.

Ribka mengakui, dirinya secara subyektif membela kepentingan produsen dan petani tembakau yang kawatir dampak berlakunya Undang-undang Kesehatan yang memuat ayat tembakau. Tembakau dalam undang-undang tersebut termasuk zat adiktif. Namun, panitia khusus pembahas rancangan berpendapat, pengaturan tembakau dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Ribka balik mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan hilangnya ayat tersebut. Menurutnya banyak hal dalam Undang-undang Kesehatan yang perlu disosialisasikan tetapi tidak terpublikasikan. Salah satu muatan pentingnya yakni mengenai perlindungan pasien di rumah sakit. Hal ini penting disosialisasikan agar seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin terlayani secara adil.


AQIDA SWAMURTI

Berita terkait

RPP Pengamanan Zat Adiktif Dipersoalkan, Dianggap Mengancam Kehidupan Petani Tembakau

13 Oktober 2023

RPP Pengamanan Zat Adiktif Dipersoalkan, Dianggap Mengancam Kehidupan Petani Tembakau

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengkritisi RPP tentang pengamanan zat adiktif. Dianggap mengancam kehidupan petani tembakau.

Baca Selengkapnya

Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Buka Portal Khusus untuk Diakses Publik

15 September 2023

Susun Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Buka Portal Khusus untuk Diakses Publik

Terkait UU Kesehatan, Kemenkes telah meluncurkan portal khusus yang bisa diakses di laman resmi https://partisipasisehat.kemkes.go.id.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU Kesehatan, GP Farmasi Indonesia Siapkan Strategi dan Langkah Taktis Majukan Usaha

9 September 2023

DPR Sahkan UU Kesehatan, GP Farmasi Indonesia Siapkan Strategi dan Langkah Taktis Majukan Usaha

Wakil Ketua GPFI Ferry Soetikno mengemukakan berlakunya UU Kesehatan itu dipastikan membawa perubahan strategis bagi usaha farmasi.

Baca Selengkapnya

Lima Ratusan Buruh Demo di Patung Kuda Tuntut UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan Dicabut, Serta..

26 Juli 2023

Lima Ratusan Buruh Demo di Patung Kuda Tuntut UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan Dicabut, Serta..

Dalam unjuk rasa oleh lima ratusan buruh di Patung Kuda siang hari ini, terdapat tiga isu yang diusung. Apa saja tuntutan mereka?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung Perlunya Aturan Hukum Terhadap Pengobatan yang Belum Berbasis Bukti

18 Juli 2023

Bamsoet Dukung Perlunya Aturan Hukum Terhadap Pengobatan yang Belum Berbasis Bukti

Penelitian ini juga menekankan perlunya pemerintah membentuk lembaga independen yang khusus mengkaji berbagai temuan yang dihasilkan oleh dokter

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Hapus Kelas dan Terapkan KRIS, Begini Kata Bos BPJS Kesehatan

18 Juli 2023

Pemerintah Bakal Hapus Kelas dan Terapkan KRIS, Begini Kata Bos BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan UU Kesehatan tidak berdampak pada peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tetapkan Anggaran Kesehatan Menjadi Berbasis Kinerja, Apa Alasannya?

16 Juli 2023

Pemerintah Tetapkan Anggaran Kesehatan Menjadi Berbasis Kinerja, Apa Alasannya?

Anggaran kesehatan berbasis kinerja mampu pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya

Polemik dan Efek RUU Kesehatan, Menteri Kesehatan: Nakes Asing Tetap Harus Penuhi Sejumlah Syarat

15 Juli 2023

Polemik dan Efek RUU Kesehatan, Menteri Kesehatan: Nakes Asing Tetap Harus Penuhi Sejumlah Syarat

Salah satu yang ramai di RUU Kesehatan yakni terbuka lebar peluang dokter asing dan nakes asing masuk. Benarkah bakal terjadi banjir?

Baca Selengkapnya

Kata Moeldoko dan Menkes Budi Gunadi soal Ramainya Penolakan UU Kesehatan

15 Juli 2023

Kata Moeldoko dan Menkes Budi Gunadi soal Ramainya Penolakan UU Kesehatan

Pengesahan RUU Kesehatan diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang digelar di luar Gedung DPR, bahkan dibayangi penolakan dan ancaman mogok dari nakes

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024: AHY Sebut Janji Partai Demokrat Jika Kembali ke Pemerintahan, Singgung Omnibus Law Cipta Kerja dan Kesehatan

15 Juli 2023

Pemilu 2024: AHY Sebut Janji Partai Demokrat Jika Kembali ke Pemerintahan, Singgung Omnibus Law Cipta Kerja dan Kesehatan

AHY menyatakan Partai Demokrat akan mengevaluasi kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat jika kembali masuk pemerintahan pasca Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya