TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menanggapi soal program Pulau Sampah yang sempat menjadi perbincangan saat Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur. Mantan Sekretaris Kabinet ini menyatakan regulasi Pulau Sampah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Program Pulau Sampah diklaim sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan pengelolaan sampah di daratan. Adapun yang mengusulkannya adalah Pemerintah Provinsi Jakarta. Namun pengajuan anggaran pembangunannya ditolak oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024, karena berkaitan dengan pulau reklamasi yang belum jelas konsepnya.

Sebagai calon gubernur Jakarta, Pramono menyatakan belum bisa memutuskan apakah program Pulau Sampah bakal dilanjutkan atau diganti dengan alternatif solusi yang lain. “Jadi regulasi Pulau Sampah itu adalah kewenangan pemerintah pusat, (jika disetujui) kami yang menjalankan,” ujarnya saat ditemui seusai Deklarasi Relawan Muda Jakarta Menyala, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Untuk saat ini, Pramono tidak ingin membuat keputusan yang bukan menjadi kewenangan dia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga terlihat tidak pernah menyinggung soal program Pulau Sampah selama dia berkampanye di Jakarta. Bahkan dalam pantauan Tempo, Pramono kerap memaparkan program yang memang sudah dikajinya terlebih dahulu, ketimbang mengomentari isu yang belum dipahaminya.

“Maka saya juga enggak mau membuat sesuatu yang bukan kewenangan saya,” ujar Pramono.

Berdasarkan penelusuran Tempo di Booklet Visi Misi Pramono-Rano Karno, pasangan ini memiliki sejumlah program untuk isu lingkungan di Jakarta, terutama perihal banjir dan polusi udara. Adapun soal lingkungan ini diberi nama sebagai program Jakarta Berseri.

Tercatat delapan indikator Jakarta Berseri menurut pasangan nomor urut 3 itu, di antaranya adalah pengembalian dan peningkatan sumur resapan yang sempat tertutup untuk dimaksimalkan. Lalu pembangunan tanggul, waduk, dan kolam retensi. Selanjutnya juga ada membahas soal penambahan jumlah alat untuk mengukur indeks standar pencemaran udara di beberapa titik di Jakarta.

Selain itu, Pramono-Rano Karno dalam visi misinya menyasar terpenuhinya layanan air bersih perpipaan, peningkatan ruang terbuka hijau menjadi 15 persen dan ruang terbuka biru menjadi 5 persen. Ada pula peningkatan taman atap dan taman vegetasi pada setiap bangunan vertikal di Jakarta, serta pelaksanaan jakarta siaga api.

Nasib Pulau Sampah

Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono mengatakan, program pembangunan pulau sampah ini telah berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kita sudah mengganggarkan itu sebagai PSN juga, sehingga ini jadi proyek yang mau tidak mau harus direalisasikan,” kata dia, Ahad, 27 Oktober 2024.

Joko menyebut, pihaknya juga turut meminta dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar bisa berhasil dengan baik. “Jadi enggak cuma masyarakat Jakarta, tapi Bekasi juga bisa membuang di pulau sampah nanti,” kata dia.

Meski begitu, dia mengakui perjalanan program ini masih panjang lantaran perlu kajian lingkungan hidup, kajian kelautan, dan lain-lain. “Ini akan jadi satu hal bahan diskusi yang sangat menarik untuk membangun itu,” kata Joko.

Pilihan Editor: Alasan 7 Politikus KIM Plus Dukung Pramono Anung di Pilkada Jakarta