TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, mengklaim bahwa server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) hingga kini belum pernah diretas. Namun, kata Tito, bukan berarti pula dirinya menantang peretas untuk menyerang.

"Sampai saat ini, sepertinya untuk server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya enggak nantang teman-teman hacker. Tolong jangan juga deh dihajar," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Mulanya, Tito memaparkan pagu alokasi anggaran untuk setiap unit kerja eselon I Kemendagri tahun anggaran 2025. Untuk Ditjen Dukcapil, total pagu dialokasikan sebesar Rp 2.223.059.937 dan menjadi pagu terbesar.

Anggaran yang besar ini, kata Tito, diperuntukkan bagi digitalisasi sistem layanan pemerintahan. "Yang paling banyak adalah Dukcapil, ini pinjaman dari World Bank, untuk penguatan menjadi platform utama jantungnya digitalisasi pemerintahan karena menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," tutur dia.

Nantinya, kata dia, digitalisasi ini akan berupa single sign-on. "Setelah itu masuk, di-encrypt, dan di-enrich menjadi single sign-on. Satu warga negara memiliki satu nomor unik untuk masuk ke semua layanan publik."

Tito mengungkapkan, pemerintah menargetkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil secepatnya. Meskipun demikian, kata Tito, tak bisa terburu-buru karena sistem yang dibangun harus kuat.

"Kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya," kata dia.

Dia mengungkapkan tiga hal yang harus dipastikan kesiapannya terlebih dahulu. Mulai dari kemampuan penyimpanan, bandwidth, hingga keamanan sibernya. "Jangan sampai di-hack."

Pilihan Editor: Soal Dugaan Pencatutan KTP Warga DKI, Heru Budi: Tak Ada Kebocoran Data di Dukcapil