Survei Kawula17 Ungkap Penyebab Nilai Kinerja Jokowi Merosot Menjelang Lengser

Kamis, 31 Oktober 2024 15:55 WIB

Presiden ke-7 Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka menuju DPR RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden kedelapan Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada berbagai kontroversi yang memicu perdebatan publik diantaranya, Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Penyiaran, Penurunan Usia Calon Gubernur, Tabungan Perumahan Rakyat dan Isu Dinasti Politik. TEMPO/Ilham Balindra

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Kawula17 menunjukkan evaluasi kinerja mantan Presiden Jokowi merosot dari kuartal dua 2024 karena menyisakan masalah ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi selama masa kepemimpinannya.

Survei Nasional Kawula (NKS) merupakan survei per kuartal yang dilakukan yayasan independen PP17 untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada 19-23 September 2024 dengan sampel representatif sebesar 425 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun. Adapun margin of error 5 persen.

Sigi Kawula17 menunjukan bahwa dari rentang nilai 1-10, nilai kinerja Jokowi merosot dari 5,7 di Q2 2024 menjadi 5,4 di Q3 2024 ini.

“Bukan tanpa alasan, nilai merah ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat menilai masih banyak permasalahan inti yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ujar Oktafia Kusuma, Research Fellow Kawula17 dalam keterangan tertulisnya, 30 Oktober 2024.

Oktafia mengatakan, permasalahan inti yang dianggap prioritas oleh masyarakat dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah di antaranya adalah isu ekonomi, pekerjaan, kemiskinan dan korupsi. Sayangnya, kinerja Jokowi pada isu prioritas tersebut masih belum memuaskan terutama pada isu korupsi. 90 persen responden menilai Jokowi buruk dalam menyelesaikan kasus korupsi.

Advertising
Advertising

“Kasus-kasus besar yang belum terselesaikan atau bahkan tersendat dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat,” ujar Oktafia.

Permasalahan lain yang cukup krusial dan mendapat nilai sangat buruk adalah pengentasan kemiskinan (68 persen). Meski terdapat banyak program bantuan sosial, tampak belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Selaras dengan penyediaan lapangan pekerjaan, sebanyak 47 persen masyarakat merasa pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Namun, dibalik nilai yang kurang memuaskan tersebut, 36 persen masyarakat sepakat bahwa Jokowi dinilai bagus dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan.

“Tidak heran, sejauh ini pemerintahan Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup tinggi yaitu 665 triliun di tahun 2024 jika dibandingkan dengan anggaran di akhir pemerintahan SBY di angka 353,39 triliun di tahun 2014,” ujarnya.

Alokasi anggaran ini sejalan dengan program yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta program beasiswa di berbagai level pendidikan dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Setelah pergantian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto, masyarakat kini mulai melihat masa depan pemerintahan baru di tangan Prabowo Subianto. Kawula17 menemukan bahwa hampir separuh masyarakat (45 persen) merasa yakin bahwa Prabowo Subianto dapat merealisasikan janji-janji kampanyenya. Tingkat optimisme terhadap Prabowo cenderung lebih tinggi di kalangan masyarakat berusia 35-44 (59 persen) tahun dan kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik (62 persen).

“Tingkat optimisme ini melonjak 7 persen dari 38 persen di kuartal dua 2024 menjadi ke 45 persen di kuartal tiga 2024. Pada kuartal tiga ini optimisme masyarakat mulai didorong oleh citra Prabowo sebagai sosok yang tegas, berani, dihormati dan mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kelompok politik dan elemen masyarakat,” ujar Oktafia.

Kendati demikian, pemerintahan Prabowo tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain pemberantasan korupsi, program utama untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti badai deflasi, yang berdampak pada masifnya PHK hingga merembet ke tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, juga harus menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo.

Dari sisi lingkungan, masyarakat menilai pengelolaan sampah, sebagai masalah lingkungan paling penting di kuartal ketiga (38 persen), diikuti banjir (31 persen) dan polusi udara (29 persen). Isu lain yang mengikuti ketiga topik di atas adalah pencemaran sungai (24 persen), pembuangan limbah industri (22 persen) dan gagal panen (22 persen).

Pilihan Editor: Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

Berita terkait

Probowo Mau Gunakan Mobil Maung Sebagai Mobil Dinas, Ini Kata Erick Thohir dan Klarifikasi Kemenkeu

25 menit lalu

Probowo Mau Gunakan Mobil Maung Sebagai Mobil Dinas, Ini Kata Erick Thohir dan Klarifikasi Kemenkeu

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap mendukung apabila para menteri menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan resmi.

Baca Selengkapnya

Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

26 menit lalu

Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

Penyidik kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online.

Baca Selengkapnya

Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

33 menit lalu

Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

Menlu Sugiono ditelepon oleh Menlu Jepang untuk mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo dan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

52 menit lalu

Bos Emiten Tekstil PT Sritex Sebut Permendag Nomor 8 Jadi Biang Kerok Bagi Industri Tekstil

Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan menyatakan kemunculan Permendag nomor 8 soal barang bebas impor menjadi biang kerok gangguan industri tekstil

Baca Selengkapnya

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

1 jam lalu

Mendagri Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan DPR Revisi UU Politik Lewat Metode Omnibus Law

Mendagri Tito Karnavian menyebut akan menyampaikan rencana DPR untuk merevisi sejumlah UU terkait politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

1 jam lalu

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

2 jam lalu

Tak Hanya Tom Lembong, 4 Mendag Era Jokowi Ini Juga Impor Gula Besar-Besaran

Selain Tom Lembong, 4 Menteri Perdagangan era Jokowi ini juga mengimpor gula secara besar-besaran.

Baca Selengkapnya

GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo

Utje mengatakan bahwa hampir seluruh relawan Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo akan bergabung ke Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN.

Baca Selengkapnya

Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

3 jam lalu

Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kementerian Keuangan merespons soal ramai dibahasnya opsi dana talangan untuk menyelamatkan Sritex yang pailit.

Baca Selengkapnya

Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, dari Tangerang hingga Batang Jawa Tengah

3 jam lalu

Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, dari Tangerang hingga Batang Jawa Tengah

Menteri PKP Maruarar Sirait ungkap lokasi untuk program 3 juta rumah Prabowo.

Baca Selengkapnya