Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Imam Hamdi

Kamis, 31 Oktober 2024 12:34 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan komisinya akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu 2024. Evaluasi tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui revisi paket undang-undang (UU) tentang politik.

"Dalam fungsi legislasi, kami akan concern untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu kita," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.

Komisi II DPR, kata dia, akan mendiskusikan apakah perlu membuat omnibus paket politik atau melanjutkan saja apa yang sudah dijalankan selama ini. Rifqinizamy berujar setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan.

"Mendiskusikan apakah kami akan membuat omnibus paket politik atau melanjutkan tradisi yang selama ini berkembang antara pemerintah dengan DPR untuk menghasilkan 3 UU paket politik: UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat delapan UU politik yang dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law. Mulai dari adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3, UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Advertising
Advertising

"Saya tadi mengusulkan, kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi omnibus law, karena itu saling terkait semua," kata Doli usai rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2024.

Pilihan editor: BNPT Komitmen Jaga Ideologi Negara Sesuai dengan Arahan Presiden

Berita terkait

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

3 jam lalu

Komisi II DPR Tegur Tito Karnavian karena Ngobrol dengan 2 Wamen saat Rapat

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Taufan Pawe, menegur Mendagri Tito Karnavian karena mengobrol dengan kedua wakilnya di tengah rapat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Bakal Tuntaskan 122 RUU Kabupaten/Kota selama Periode 2024-2029

5 jam lalu

Komisi II DPR Bakal Tuntaskan 122 RUU Kabupaten/Kota selama Periode 2024-2029

Komisi II DPR akan merampungkan 122 dari 254 RUU Kabupaten/Kota yang sudah dimulai pada periode DPR 2019-2024.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

1 hari lalu

Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bicara soal pemberantasan mafia tanah di hadapan Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya

Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

1 hari lalu

Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memaparkan program 100 hari kerjanya di hadapan DPR.

Baca Selengkapnya

Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

2 hari lalu

Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

2 hari lalu

Komisi II DPR Minta Prabowo Segera Teken Perpres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Komisi II mendorong agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Komisi II DPR Minta Kemenpan RB Percepat Penataan Birokrasi di Pemerintahan Prabowo

Komisi II DPR meminta Kemenpan RB mempercepat penataan birokrasi di kementerian dan badan yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berharap Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Digelar di IKN, Ini Tanggapan Komisi II

3 hari lalu

Prabowo Berharap Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Digelar di IKN, Ini Tanggapan Komisi II

Komisi II DPR akan mengundang Otorita IKN untuk memantau kinerja terbaru proses pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

6 hari lalu

CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

7 hari lalu

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, ingin undang musisi untuk bahas permasalahan royalti musik. Ia sebut mau bikin omnibus law kebudayaan. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya