TEMPO.CO, Jakarta - Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mewanti-wanti besarnya jumlah kabinet Prabowo saat ini akan mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menambah jumlah anggota pada Pemilu 2029. Kekhawatiran itu disampaikan Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, Jumat 25 Oktober 2024.

"Saya kira karena menterinya banyak, lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, saya khawatir di Pemilu selanjutnya DPR akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota," kata Arya dikutip dalam Media Briefing CSIS yang disiarkan secara darinig.

Arya menyatakan penambahan jumlah anggota DPR pada periode selanjutnya sangat mungkin terjadi. Sebab, kata dia, saat ini semua kekuatan politik di parlemen telah terkonsolidasi mendukung pemerintahan Prabowo.

"Saat ini anggota DPR ada 580, bisa jadi karena ada kondisi sekarang, DPR kita juga akan tergerak menambah jumlah anggota DPR," katanya.

Arya juga melihat dampak lain dari besarnya jumlah kabinet Prabowo terhadap praktik perburuan rente dalam setiap program kementerian. Dia mengatakan kecenderungan tersebut diperkuat karena kementerian strategis diisi oleh kalangan pebisnis dan politikus.

"Terutama pada program-program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilu. Jadi partai akan berebut akses terhadap itu," katanya.

Lebih lanjut, kata Arya, rentannya pembajakan program kementerian tergambar dari menteri dan wakil menteri yang terlihat terasosiasi dengan kelompok bisnis tertentu. “Ini tentu pertanyaannya bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri tersebut meminimalkan conflict of interest dari kebijakan-kebijakan politik yang akan mereka ambil,” kata dia.

Untuk itu, Arya mendorong agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi berkala agar seluruh anggota kabinet dapat bekerja dengan optimal. “Evaluasi berkla menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik,” katanya.

Pilihan Editor: CSIS Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Mempersulit Eksekusi Kebijakan Pemerintah