TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengatakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan pada awal 2025 di Jakarta. Adapun mekanisme pendanaan untuk mendukung program ini masih dalam perbincangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kami masih menunggu petunjuk dan pedoman dari pemerintah pusat, tapi dari sisi penganggaran saat ini sedang kami bahas bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Jakarta," kata Teguh saat ditemui di agenda Dinas Kesehatan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Walau masih dalam tahap pembahasan, Teguh memastikan Pemerintah Provinsi Jakarta sudah siap mendukung program makan bergizi gratis ini. Hal ini dibuktikan dengan uji coba makan bergizi gratis yang sudah digelar di sejumlah sekolah sejak beberapa bulan belakangan.

"Sejauh ini uji coba telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan. Nanti akan kami teruskan," kata Teguh, sembari menyebut, "Ada saran untuk kateringnya jangan hanya satu saja, kami sedang pelajari juga."

Teguh menyampaikan, program uji coba ini masih terpusat di lima kota di Jakarta, sedangkan untuk Kepulauan Seribu sedang dikoordinasikan supaya bisa dilakukan pula di kawasan tersebut. "Demikian juga wilayahnya, jangan hanya di kota, kita akan coba ke Kepulauan Seribu," ucap Teguh.

Adapun soal anggaran per kotak untuk makan bergizi gratis ini, Teguh sempat menyinggungnya usai uji coba di SDIT Al Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Oktober 2024. Disadur dari Antara, Teguh menyebut untuk satu kotak makanan dibutuhkan dana sebesar Rp 25 ribu. Dengan kandungan gizi per makanan ini mencapai 500-750 kalori.

Sedangkan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut. Prabowo pun menunjukkan atensinya terhadap program ini, dia bahkan meminta kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program ini.

Pilihan Editor: CSIS Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Mempersulit Eksekusi Kebijakan Pemerintah