TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sebelumnya digabung dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi kini berdiri kembali sebagai entitas terpisah.

Kementerian ini bukan hal baru, karena pernah berdiri sendiri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saat ini, di era Prabowo-Gibran, jabatan Menteri Transmigrasi dijabat Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Viva Yoga Mauladi yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Transmigrasi.

Tugas Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah terkait transmigrasi, khususnya dalam hal pencatatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi di seluruh Indonesia.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan revitalisasi kawasan yang belum dimanfaatkan optimal. Kita punya 3,1 juta hektar itu HPL. Itu sudah diberikan kepada para transmigran dalam SHM (Surat Hak Milik). Nah sisanya berapa itu yang sedang kita kejar," kata Iftitah di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.

Upaya merevitalisasi kawasan transmigrasi dan mengoptimalkan penggunaan lahan HPL, Menteri Transmigrasi Iftitah mengajak seluruh jajarannya bekerja secara maksimal.

Menurutnya, meskipun anggaran terbatas, optimalisasi kerja dapat dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki Kementerian Transmigrasi.

Dalam dunia politik, Iftitah adalah kader Partai Demokrat sejak 2019 dan dikenal dekat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia juga pernah menjabat sebagai ajudan SBY selama beberapa waktu.

Sebelum resmi dilantik, Iftitah menyatakan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk fokus pada pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan tersebut, sejalan dengan tujuan program transmigrasi.

Agenda Transmigrasi ke Papua

Iftitah menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah di Indonesia.

"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa, sesuai arahan Presiden Prabowo, kementerian akan berupaya membangun kebanggaan warga transmigrasi, dimulai dari internal kementerian. "Kementerian Transmigrasi sebagai fasilitator dari para patriot bangsa tersebut pertama-tama harus membangun kebanggaannya terhadap kementeriannya sendiri," ujar Iftitah, dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo melantik Iftitah sebagai Menteri Transmigrasi bersama 47 anggota Kabinet Merah Putih pada hari Selasa. Sementara itu, jabatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan kepada Yandri Susanto.

Kementerian yang baru terbentuk kembali, Iftitah menyadari banyak tantangan yang akan dihadapi, sehingga ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan tugasnya.

"Mari kita bekerja bersama-sama, bersinergi, dan berkolaborasi tidak hanya dalam Kementerian Transmigrasi, begitu juga dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementerian lainnya," kata Iftitah.

Pilihan Editor: Profil Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi Kabinet Prabowo yang Pernah Jadi Ajudan SBY