TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengangkat tujuh penasihat khusus presiden yang ditugaskan membantu pekerjaannya. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI. Siapa saja mereka?

1. Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

Pria kelahiran 1947 ini pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto periode 1989-1993. Pada masa Presiden Habibie, ia juga menempati jabatan sebagai Menhankam. Kemudian Wiranto masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) 1999-2000.

Setelah pensiun di dunia militer, Wiranto bergabung dalam Partai Golkar. Ia bersaing ketat dalam Konvensi Nasional Golkar melawan Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Dalam Konvensi Nasional tersebut, ia maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2004 dari Golkar, berpasangan dengan Salahudin Wahid.

Pada Pilpres 2024, Wiranto memberi dukungan pada Jokowi-Jusuf Kalla. Yang kemudian ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden hingga 20 Oktober 2024.

2. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak 2019. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015-2016, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Luhut mengakhiri karier militernya sebagai letnan jenderal dan Komandan Kodiklatad pada 1998. Setelah itu, ia menjabat sebagai Duta Besar RI di Singapura dari 1999 hingga 2000, sebelum kembali ke Tanah Air dan diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Gus Dur (2000-2001).

Setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR, Luhut beralih ke sektor swasta dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group, yang fokus pada energi dan pertambangan. Saat Jokowi mencalonkan diri di Pilpres 2014, Luhut bergabung dalam tim pemenangan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga 2015. Ia kemudian diangkat sebagai Menkopolhukam hingga 2016, sebelum menjabat sebagai Menko Marinvest hingga akhir masa pemerintahan Jokowi.

Setelah itu, Prabowo menunjuk Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, serta mengangkatnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

3. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Dudung Abdurachman, yang kini berusia 59 tahun, pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari 2021 hingga 2023. Sepanjang kariernya, ia belum pernah menduduki posisi di pemerintahan sipil. Sebelum menjadi KSAD, Dudung menjabat sebagai Pangkostrad, Pangdam Jaya, dan Gubernur Akademi Militer. Prabowo telah mengangkatnya sebagai Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Pertahanan Nasional serta Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Terawan diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Kesehatan. Ia adalah seorang dokter TNI yang terkenal karena pendekatan pengobatan stroke yang diterapkannya. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan dari 2019 hingga 2020. Namun, Terawan dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) karena dianggap melakukan metode pengobatan tersebut kepada pasien tanpa terlebih dahulu melalui penelitian ilmiah.

5. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Bambang Permadi merupakan anak tokoh pendidikan Soemantri Brodjonegoro dan adik Menteri Pendidikan Tinggi Satryo Brodjonegoro. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia ini pernah menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Riset.

Selama menjadi Menkeu, kebijakan yang dihasilkan antara lain Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ia juga aktif dalam berbagai perusahaan. Di antaranya PT PLN, PT Antam, dan PT Telkom.

6. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Purnomo, 73 tahun, pernah menjabat sebagai Menteri ESDM dalam tiga pemerintahan (2000-2009) di masa Presiden Gus Dur, Megawati, dan SBY. Ia lalu menjadi Menteri Pertahanan (2009-2014). Sebelum menjadi menteri, ia mengawali kariernya sebagai seorang dosen di Fakultas Teknologi Mineral Universitas Trisakti pada 1974.

Ia juga menjalani pekerjaan sebagai konsultan sumber daya alam. Kariernya di bidang politik diawali dengan menjadi Ketua II Bidang Pemasaran Dalam dan Luar Negeri, lalu menjadi Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) pada tahun 1993-1998.

7. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

Muhadjir, 68 tahun, merupakan tokoh Muhammadiyah yang menjadi Menteri Pendidikan (2016-2019), kemudian Menko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (2019-2024).

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Daftar Nama Utusan Khusus, Kepala Badan, dan Penasihat Presiden yang Dilantik Prabowo