TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-7 Joko Widodo telah resmi purnatugas sebagai kepala negara pada Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

Estafet pemerintahan kini dilanjutkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Prabowo didampingi oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden terpilih.

Usai menjabat selama satu dekade, Jokowi memutuskan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo, diantar oleh Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Jokowi dan Iriana terbang menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara atau AU, dari Jakarta menuju Bandara Adi Soemarmo, Solo. Pesawat kenegaraan yang membawa Jokowi itu lepas landas sekira pukul 15.06.

Sebelum meninggalkan Jakarta, Jokowi sempat menyapa segelintir kelompok relawannya, Pertiwi Indonesia, dan para menteri kabinetnya. Jokowi turut berbicara kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak seluruhnya dapat dikerjakan. Menurut dia, keinginan dan cita-cita masyarakat sangat banyak.

"Dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, keinginan besar, tidak semua bisa kami kerjakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Karena itu, Jokowi menitipkan harapan dan cita-cita masyarakat itu kepada pemerintahan selanjutnya. Dia mendoakan supaya Prabowo sebagai kepala negara diberikan kesehatan serta kekuatan untuk memimpin negara.

Daftar Target Jokowi yang Gagal Terealisasi

Melansir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024, berikut daftar target Jokowi yang belum tercapai.

1. Angka Kemiskinan

Jokowi mematok tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga menjadi 6-7 persen pada 2024. Adapun perbaikan level kemiskinan tersebut termasuk ke dalam sasaran makro pembangunan di pemerintahannya.

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin masih di angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang pada Maret 2024. Persentase itu disebut berkurang 0,33 persen poin dibandingkan pada periode yang sama pada tahun lalu, atau berkurang sebanyak 0,68 juta jiwa.

2. Tingkat Pengangguran

Kemudian, Jokowi juga berharap agar tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun hingga menjadi 3,6-4,3 persen pada 2024. Akan tetapi, BPS melaporkan persentase TPT menembus 4,82 persen, atau terdapat sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja pada Februari 2024.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,7-6 persen per tahun. Adapun langkah-langkah strategis yang diberlakukan untuk mencapainya adalah melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Faktanya, BPS menyebut ekonomi Indonesia semester I 2024 terhadap semester II 2023 hanya tumbuh sebesar 5,08 persen. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada 2022 berada di level 5,31 persen, jauh lebih tinggi daripada capaian pada 2021 yang hanya sampai di angka 3,7 persen.

4. Rasio Pajak

Dari sisi rasio pajak, Jokowi menginginkan peningkatan rasio pajak menjadi 10,7-12,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Pada 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio pajak hanya 10,21 persen dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 10,39 persen.

Selain itu, mengacu pada Perpres Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, rasio pajak ditargetkan sebesar 10-10,2 persen pada 2024. Target tersebut jauh lebih rendah dibandingkan yang tertera dalam dokumen RPJPN 2020-2024.

5. Rasio Gini

Jokowi juga mengharapkan penurunan rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk hingga di angka 0,360-0,374. Rasio gini bernilai 0 artinya pemerataan semakin baik, sebaliknya, indeks gini yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan semakin buruk.

Pada Maret 2024, BPS melaporkan bahwa rasio gini di Indonesia adalah sebesar 0,379. Angka tersebut hanya menurun 0,009 poin bila dibandingkan dengan gini ratio pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 0,388.

Melynda Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Prabowo Terima Kunjungan Wakil Presiden Cina hingga Menlu Inggris di Istana