TEMPO.CO, Jakarta - Economist Intelligence Unit menyebut pada akhir kekuasaan Joko Widodo atau Jokowi selama dua periode menyebabkan Indonesia mengalami pembalikan demokrasi atau democracy backsliding. Beberapa masalah dalam isu HAM dan lingkungan bermunculan saat masa kepemimpinan Jokowi.

1. HAM

Amnesty International Indonesia menyebut 10 tahun pemerintahan Jokowi berjalan dengan diwarnai dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik di Papua yang terus terjadi merupakan salah satu ancaman serius terhadap HAM di Indonesia.

Kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berlangsung dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban sipil. Penempatan militer yang intensif hanya menghasilkan lebih banyak pelanggaran HAM.

“Sebabnya adalah tidak berubahnya cara pandang Jakarta terhadap Papua. Struktur ekonomi dan keamanan juga tidak berubah,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 17 Oktober 2024.

2. Aksi Kamisan

Ratusan orang dari berbagai kalangan menghadiri Aksi Kamisan sebelum Joko Widodo atau Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024. Dengan pakaian serba hitam, massa ini berkumpul di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 17 Oktober 2024.Aksi Kamisan ke-836 ini dinilai monumental. Advokat hak asasi manusia, Asfinawati, mengatakan para aktivis Kamisan telah menyetujui bahwa aksi kali ini menjadi kali terakhir mereka mengirimkan surat kepada pemimpin negara.

"Tidak masuk akal kami memberikan surat kepada presiden untuk menuntaskan pelanggaran HAM, jika pelaku pelanggaran HAM adalah presiden itu sendiri,” kata Asfinawati di Aksi Kamisan, pada Kamis, 17 Oktober 2024.

3. Masalah Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mencatat, sepanjang 2015 ada 1.694 kejadian bencana ekologi. Jumlahnya terus naik dan mencapai, yang tertinggi pada 2021, yakni 5.402 kasus. Proyek lumbung pangan atau food estate, temasuk daftar proyek strategis nasional selama 10 tahun menjabat. Dikutip dari Koran Tempo Edisi 30 Agustus 2024, Jokowi memulai proyek ini pada masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan

Kegagalan terlihat pada pengembangan lumbung pangan singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Greenpeace tak menemukan singkong di atas hutan dan lahan seluas 30 ribu hektare. Padahal pemerintah telah membabat hutan alam 760 hektare yang menyebabkan pelepasan emisi karbon 60 ribu ton.

“Dia (Kemenhan) bertanggung jawab untuk food estate dari awal tanamannya singkong. Tapi singkong itu yang nantinya diproduksi jadi mi, jadi tapioka, bukan singkong yang langsung bisa dikonsumsi masyarakat juga,” kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas, Selasa, 23 Januari 2024.

Selain proyek food estate yang bermasalah, pada kepemimpinan Jokowi proyek pertambangan di pesisir dan laut makin meluas. Walhi mencatat luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pesisir seluas 2.919.870,93 hektare yang jumlahnya setara dengan 1.405 IUP.

Lalu di wilayah laut seluas 687.909,01 hektare atau setara 324 IUP. Dampaknya, sebanyak 35 ribu keluarga nelayan terkena dampak proyek tambang. Tanah dan laut tercemar.

VINDRY FLORENTIN | BAGUS PRIBADI | DANIEL A. FAJRI | ERVANA TRIKARNA PUTRI | MAJALAH TEMPO | KORAN TEMPO

Pilihan Editor: Jokowi Purnatugas, ICW Catat Kerugian Negara dari Kasus Korupsi di Masa Jabatannya Capai Rp 290 Triliun