TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia Development Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro berharap Prabowo Subianto bisa segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut dia, pelembagaan khusus dan fokus dalam mengurus penerimaan negara akan berdampak positif pada keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan pendapatan negara secara lebih optimal.

“Pembentukan Badan Penerimaan Negara akan menunjukkan detail potensi negara yang selama ini terkesan abstrak atau semu, sekaligus bisa memetakan potensi pendapatan lain bagi negara,” kata Riko dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan nantinya Badan Penerimaan Negara bisa bekerja sama dengan kementerian teknis lain agar target peningkatan pendapatan negara dapat lebih optimal. Riko menuturkan tata organisasi tingkat kementerian memang tak bisa lepas dari aspek kepentingan politik. Namun hal itu sebaiknya dapat diminimalkan dengan melihat aspek nasional.

Dengan demikian, kata dia, penataan organisasi tingkat kementerian sebaiknya menggambarkan prioritas kebijakan, bukan sebatas pemenuhan balas jasa politik.

Karena itu, dia berpendapat perubahan tata kementerian seperti pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan hal mustahil karena dapat dilakukan sepanjang tujuan pemenuhan kepentingan nasional. Pada hakikatnya, Menurut Riko, tata kementerian merupakan jawaban atas dinamika masalah negara, sehingga perlu perubahan.

Untuk memperkuat gagasan itu, Riko menyarankan agar dapat dilakukan kajian ilmiah atas perubahan yang terjadi sebagai cara mencegah adanya praktik balas jasa politik. “Sekali lagi bukan untuk bagi-bagi kekuasaan,” ujarnya.

Pendirian Badan Penerimaan Negara yang baru dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat (quick win) yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak ekonomi.

Selanjutnya, kemungkinan Prabowo menunda pembentukan Kementerian Penerimaan Negara...

<!--more-->

Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Muhammad Sirod, mengatakan Prabowo ada kemungkinan menunda pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Sirod menyebutkan penundaan ini karena calon Menteri Keuangan kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Indrawati, kurang menyukai wacana tersebut.

“Setelah bertemu dengan menterinya, Bu Sri Mulyani, agak kurang suka nih dengan ide (pembentukan Kementerian Penerimaan Negara) itu,” ujarnya saat ditemui Tempo usai acara Dialog Industri PSR dan Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045 di Jakarta Rabu, 16 Oktober 2024.

Karena itu, sebagai gantinya, Prabowo akan mengangkat tiga orang wakil menteri di Kementerian Keuangan. “Akhirnya adaptasi, ya sudah ditaruh (oleh Prabowo) 3 wamen,” kata dia.

Dia menuturkan pemecahan suatu kementerian bukanlah hal yang mudah. Apalagi, kata Sirod, dalam pemerintahan ke depan terdapat beberapa kementerian lain yang akan dipecah. “Kan tidak mudah memecah kementerian secara serempak,” kata Sirod.

Menurut dia, komposisi Kementerian Keuangan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan dikepalai oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, dengan Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri.

OYUK IVANI SIAGIAN | ANTARA

Pilihan editor: Kata Calon Menteri Kabinet Prabowo Soal Rencana Pembekalan di Akmil Magelang