TEMPO.CO, Jakarta - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan keberadaan oposisi di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Hasil sigi SMRC yang dilakukan pada 4 hingga 11 Oktober menunjukkan 67,5 persen masyarakat berpendapat pemerintah wajib diawasi oleh oposisi.

Metode survei yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994, margin of error plus-minus 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Supaya pengawasan ini sungguh-sungguh, harus ada partai politik yang memiliki wakil di DPR berada di luar pemerintah," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dikutip di kanal YouTube SMRC, Kamis, 17 Oktober 2024.

Saiful mengatakan hanya 28,3 persen publik yang setuju dengan ketiadaan oposisi di era pemerintahan Prabowo. Akan tetapi, kata dia, realitas politik bertolak belakang dengan hasil sigi tersebut.

Sebab, Saiful mengatakan hampir dipastikan semua partai politik di parlemen akan segerbong dalam koalisi Prabowo-Gibran. Menurut dia, apa yang akan terjadi di era Prabowo akan lebih buruk ketimbang era Jokowi.

"Periode pertama Jokowi masih menyisakan Gerindra, PKS, dan Demokrat di luar koalisi. Dan di periode kedua Jokowi, tinggal PKS sendirian. Sekarang PKS juga bergabung, dan praktis meninggalkan PDIP yang masih belum menentukan sikap," kata Saiful.

Dalam survei tersebut, SMRC juga menanyakan seberapa setuju publik dengan keberadaan partai dengan kekuatan mendekati 50 persen sebagai oposisi. Hasilnya 64,5 persen publik setuju keberadaan kekuatan politik yang signifikan di DPR sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Menurut Saiful, elit partai politik mesti menangkap keinginan publik akan keberadaan oposisi. Dia mengatakan konsep oposisi memang tidak dikenal luas dalam tradisi politik di Indonesia.

"Tapi yang tidak bisa dipisahkan dari konsep organisasi modern seperti pemerintahan yakni pihak yang berada di luar maupun di dalam punya fungsi agar roda pemerintahan bisa berjalan efektif dan bersih," kata Saiful.

Menurut Saiful, upaya Prabowo merangkul semua pihak dengan narasi persatuan telah menyusupi alam bawah sadar publik. Konsekuensi dari kondisi politik hari ini, ujar dia, akan membawa Indonesia terjerumus dalam kekuasaan otoritarianisme.

“Bahasa atau mantra dalam pidato-pidato Prabowo Subianto belakangan adalah tentang persatuan. Karena itu kalau ada partai politik yang tidak ikut bersama pemerintah, maka itu adalah ancaman terhadap persatuan menurut Prabowo,” kata Saiful.

Saiful mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden dipilih secara kompetitif. Dia mengatakan dalam sistem seperti itu, pasti ada yang kalah dan ada yang menang.

“Seharusnya partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden 2024 lalu semuanya menjadi oposisi. Demikianlah seharusnya kita membangun sistem bahwa demokrasi selain membutuhkan the winners, juga membutuhkan the loosers,” kata Saiful.

Pilihan Editor: Prabowo Akan jadi Presiden Tertua RI saat Dilantik, Berusia 73 Tahun