TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan hadir di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Namun Ketua Umum Projo yang hadir di kediaman Prabowo itu menyebut tidak ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

"Ada, ada (Pak BG). Enggak ada (dari PDIP) hanya Pak Budi Gunawan aja tadi," kata Budi Arie di Hambalang usai pembekalan.

Budi Gunawan terlihat masuk markas Prabowo di Hambalang pada Rabu pagi. Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Letkol G. Borlak membenarkan ini.

Prabowo memanggil kandidat menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Total 49 tokoh dipanggil pada Senin, 14 Oktober, 2024. Esok harinya, Ketua Umum Partai Gerindra itu menerima 59 orang.

Dalam dua kesempatan itu, Budi Gunawan tidak tampak hadir di Kertanegara. Hari ini, 59 calon menteri diundang ke Hambalang untuk mendapat pembekalan dengan materi geopolitik strategis hingga tema ekonomi.

Budi Gunawan merupakan orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia menjadi ajudan saat Megawati menjabat Presiden. Nama Budi sebelumnya disebut-sebut menjadi salah satu tokoh yang berpotensi masuk ke kabinet presiden terpilih Prabowo.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto digadang-gadang bakal bertemu sebelum pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada Ahad, 20 Oktober 2024. Kader PDIP yang sebelumnya berpeluang masuk kabinet adalah Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Belakangan Presiden Joko Widodo telah mengirim surat ke Ketua DPR, tertanggal 10 Oktober 2024, terkait Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Surat itu mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU no. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Dalam salinan dokumen permohonan pertimbangan pergantian dan pengangkatan Kepala BIN yang dilihat Tempo, Jokowi mengusulkan nama Muhammad Herindra ke DPR. “Guna mendapatkan pertimbangan DPR RI, yang selanjutnya akan ditetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden,” bunyi surat yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sudah mendiskusikan pemberhentian Budi Gunawan ke Prabowo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

Pilihan Editor: Jokowi Teken Nama Capim dan Dewas KPK serta Ganti Kepala BIN di Ujung Masa Jabatan