TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri dan pejabat untuk pemerintahan mendatang ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin dan Selasa, 14 dan 15 Oktober 2024.

Sebagian dari mereka yang dipanggil adalah pengurus partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024. Dari para calon menteri Prabowo yang dipanggil tersebut, terdapat 16 menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi, nama-nama tokoh yang dipanggil oleh Prabowo untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang masih termasuk politik akomodatif, mengingat jumlah kalangan profesional tidak terlalu banyak.

“Ini merupakan politik akomodatif. Kami memaklumi itu, karena jabatan menteri adalah jabatan politik,” kata Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia menilai, dari sejumlah nama yang telah beredar di media massa dan dipanggil ke kediaman Prabowo, masih didominasi oleh orang-orang yang memang berafiliasi dengan partai politik (parpol). Dengan banyaknya nama-nama tokoh yang terafiliasi dengan parpol, maka cita-cita membangun kabinet zaken atau menteri dari kalangan ahli masih belum terealisasi.

Asrinaldi mengatakan memang ada beberapa nama dari kalangan profesional, tetapi jumlahnya tidak banyak, seperti Sri Mulyani dan beberapa lainnya.

“Rombongan yang dipanggil oleh presiden terpilih cenderung kepada kelompok yang diusung parpol. Kalau kabinet zaken mestinya harus dikaitkan posisi sebagai jabatan politik yang tidak terkait bagi-bagi kekuasaan, sebenarnya. Tetapi faktanya tidak seperti itu,” tuturnya.

PB HMI: Pemilihan Menteri Harus Berfokus pada Kompetensi dan Pengalaman yang Relevan

Adapun Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bagas Kurniawan mengatakan proses pemilihan menteri dalam kabinet Prabowo harus berfokus pada kompetensi dan pengalaman yang relevan.

Bagas menilai para menteri yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya serta pengalaman yang mendalam penting untuk memastikan keberhasilan program pemerintah ke depan.

“Kita berharap pemilihan menteri tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik atau kedekatan personal, tetapi juga harus mengutamakan profesionalisme, kapabilitas, dan pengalaman kerja yang jelas,” kata Bagas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

“Para menteri harus mampu menghadapi tantangan global, seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan, dengan solusi-solusi yang tepat sasaran,” kata dia menambahkan.

• 1
• 2
• Selanjutnya