TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Oktober 2024. Dia diperkirakan akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Prabowo.

Wakil Koordinator Indonesia Education Watch, Praditiyo Ikram, menyebutkan nama Abdul Mu’ti memang memiliki latar belakang akademis yang kuat dan rekam jejak baik dalam bidang pendidikan. Menurutnya ini bisa jadi peluang yang baik bagi pemerintahan baru untuk bisa membuat perbedaan dan memperbaiki tata kelola pendidikan.

“Ini adalah kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk merasakan perbedaan secara khusus pada isu-isu kesejahteraan guru, administrasi yang semakin rumit, serta implementasi pendidikan,” ujar pria yang akrab disapa Tyo tersebut ketika dihubungi pada Senin, 14 Oktober 2024.

Di sisi lain, pergantian menteri membawa tantangan baru bagi menteri penerusnya untuk terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat memprioritaskan isu-isu strategis. Menurut Tyo, masyarakat ingin mengetahui permasalahan apa yang akan ditekankan dalam 100 hari kerja sebagai Menteri Pendidikan.

“Apakah mereka juga memprioritaskan isu tersebut sesuai dengan keluhan masyarakat tanpa adanya intervensi partai politik atau pemegang kekuasaan?” kata Tyo.

Ia juga menyoroti menteri pendidikan yang terus-menerus berganti pada setiap pemerintahan. Menurutnya, perlu dipastikan bahwa pergantian Nadiem merupakan hasil penilaian kinerja dan kepuasan masyarakat, atau justru untuk memenuhi kepentingan politi semata. Bahkan menurutnya, bila menteri pendidikan terus bergonta ganti tiap periodenya. Maka hal tersebut perlu dievaluasi karena artinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Begitu juga dengan pemisahan atau pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga Kementerian baru. Meski pemisahan ini memungkinkan setiap menteri untuk lebih fokus pada tugas spesifiknya, menurut Tyo, ada kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Hal ini karena masih adanya ketidakjelasan terkait alokasi anggaran, struktur pengelolaan, dan program perencanaan masing-masing Kementerian yang akan mempengaruhi efektivitas pembagian tupoksi tersebut.